6 SKPD Pemprov ‘Hilang’


Hargo.co.id GORONTALO – Rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang organisasi tata kerja (OTK) Pemprov Gorontalo, resmi disahkan dalam paripurna DPRD Provinsi Gorontalo, Senin (5/9) tadi malam. OTK yang disusun untuk menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah itu, mengesahkan 17 dinas, dan lima badan.

SKPD kali ini lebih ramping, sebab selain menghapus seluruh SKPD berstatus kantor, juga terdapat 6 SKPD yang hilang, masing-masing Dinas Nakertrans, Dinas Kehutanan dan ESDM, Dinas Peternakan dan Perkebunan, Badan Koordinasi Penyuluh, Sekretariat Korpri dan Biro Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan. Untuk fungsi ke-enam SKPD tersebut digabung dengan SKPD serumpun.

Pansus DPRD A.W Thalib dalam laporanya pada sidang paripurna tadi malam, mengatakan, penyusunan OTK yang ada sudah melalui kajian, termasuk konsultasi dengan kementerian dalam negeri. Sementara itu, terkait dengan pemberian nomenklatur jabatan untuk setiap SKPD, masih menunggu penetapan dari Kementerian Dalam Negeri.

“Namun ada diskresi untuk Gubernur, apabila terjadi keterlambatan (pemetaan) dari Kementerian dalam negeri,”jelas A.W Thalib. Diskresi tersebut, dipandang penting sebab nomenklatur jabatan pada SKPD menjadi dasar untuk penyusunan APBD 2017. Perda OTK tersebut baru akan berlaku pada 2 Januari 2017 mendatang. Sementara untuk pengisian jabatan, harus dilakukan sebelum tanggal 19 Desember 2016.

“Dengan akan ditetapkanya Ranperda ini, organisasi perangkat daerah jadi mapan, dan mampu berperan sebagai fungsi pemerintahan,”harapnya. Ia mengklaim OTK Pemprov Gorontalo yang lebih ramping ini akan terjadi efisiensi anggaran yang mencapai Rp 90 miliar pertahun. “Anggaran itu diharapkan bisa digunakan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat,”jelasnya.

Sementara itu, DPRD juga memberikan catatan terkait dengan dampak perampingan OTK, dimana akan ada pejabat baik eselon II, III dan IV yang kehilangan jabatan. “Jumlahnya mencapai ratusan,”terangnya. Pemprov diharapnya dapat mencarikan sosulusi terkait itu.

Sementara itu, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dalam pidatonya pada pengesehan Ranperda OTK, semalam, mengaku kurang setuju dengan struktur OTK yang ada saat ini. “Tapi mau bagaimana lagi, ini disesuaikan dengan PP,”terangnya.

Ketidaksetujuan Gubernur, tak lepas dari SDM Pemprov Gorontalo yang saat ini mampuni. Apalagi, kini sedang ada empat pejabat eselon II yang mengikuti Diklat Lemhanas. “SDM ini kita sudah persiapkan untuk SKPD-SKPD unggulan,”terangnya.

Sebelumnya juga, kata Rusli Habibie, telah ada sejumlah pejabat yang menyelesaikan Diklat Lemhanas. “Ini pukulan berat bagi kita, pejabat eselon III yang kita persiapkan untuk promosi, ternyata tempatnya bukan bertambah justeru berkurang,”paparnya.

“Staf ahli yang tadinya lima, kini tinggal tiga,”terang Gubernur Rusli Habibie. Kendati begitu, Gubernur Rusli Habibie mengatakan tetap mencari jalan agar jumlah pejabat yang nonjob nanti bisa ditekan. “Ini juga sesuai dengan program pemerintah pusat, yakni folow money function ke folow money progra. Anggaran yang ada lebih ke rakyat,”tandasnya. (tro/hargo)

Share

Leave a Comment