Alih Izin KUD Jadi WPR


Hargo.co.id GORONTALO – Usulan Koordinator Tenaga Kerja Pertambangan dan Kehutanan Gorontalo (TKPKG) terkait mencabut izin usaha pertambangan (IUP)

KUD Dharma Tani menjadi wilayah pertambangan rakyat (WPR) mendapat respon positif dari penambang, terutama yang juga merupakan anggota KUD.

Sukardi, mewakili lebih dari 300 penambang Gunung Pani, Marisa, Pohuwato, mengatakan, pada era tahun 1980-an hingga tahun 2000-an,

mereka melakukan penambangan di wilayah tersebut dengan aman tanpa ada gesekan sesama penambang. Namun setelah pengurus KUD bekerja sama dengan perusahaan pemilik kontrak karya diluar areal wilayah KUD,

mulailah kekacauan terjadi sehingga kini tidak ada lagi pengawasan dan pembinaan yang biasanya diberikan oleh kepala tehnik tambang.

Bahkan, lanjut Sukardi, puncaknya setelah kepengurusan KUD pecah menjadi dua dan kedua pengurus ini masing-masing mendapat sponsor dari perusahaan diluar Gorontalo.

“Sejak akhir tahun 2013, terjadi perebutan kepengurusan dan sekarang perkaranya sudah kasasi di Mahkamah Agung.

Sebaiknya, kedua pengurus ini mundur saja karena kepengurusan dua-duanya dibatalkan baik oleh Pengadilan Marisa sampai ditingkat banding di Pengadilan Tinggi Gorontalo.

Kemungkinan besar Mahkamah Agung juga akan menguatkan putusan-putusan itu sedangkan kepengurusan lama telah berkhir. Kalau sudah begitu, secara hukum KUD Dharma Tani sudah tidak ada,” urainya.

Dengan demikian, mewakili penambang lokal Sukardi berharap kepada pemerintah provinsi agar bisa mencabut IUP KUD dan mengalihkannya menjadi WPR. “Kami sangat setuju dan mendukungnya,” tambahnya.

Share

Leave a Comment