Bansos Akan Diberikan Non Tunai

Bansos Akan Diberikan Non Tunai Ilustrasi

Berita Terkait


Hargo.co.id JAKARTA – Penyaluran bantuan sosial (bansos) akan sepenuhnya dialihkan dari tunai menjadi non-tunai. Pemerintah tengah menyusun payung hukum untuk implementasinya. Ditargetkan, aturan rampung pada November ini.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani menuturkan, aturan akan dikeluarkan dalam bentuk peraturan presiden (perpres). Dengan adanya aturan ini, maka seluruh bansos bisa segera disalurkan dalam bentuk non tunai pada tahun depan.

Program bansos ini meliputi, program keluarga harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), beras sejahtera (Rastra), Subsidi Listrik, Subsidi LPG, Subsidi Pupuk, dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Puan menjelaskan, penyaluran bansos dilakukan melalui banking system, dengan mengintegrasikan beragam kartu untuk penyaluran bansos ke dalam satu kartu (kartu kombo). Empat bank BUMN akan dimaksimalkan untuk melakukan pelayanan.

”Dengan penerapan sistem satu kartu/kartu kombo, maka penyaluran berbagai bansos akan lebih mudah. Demikian pula untuk pengecekan, pengontrolan, dan pelacakan,” paparnya usai rapat koordinasi tingkat menteri di Kantornya, kemarin (8/11).

Dengan begitu, kata dia, bantuan dapat tepat sasaran baik penerima maupun tujuan awalnya. Dana bansos hanya bisa digunakan untuk membeli bahan-bahan makanan, keperluan sekolah dan jenis subsidi lainnya. Tidak lagi untuk membeli keperluan lain seperti rokok.

Rencananya, program ini mulai uji coba terbatas di 44 kota di seluruh Indonesia pada Januari 2017. Seperti, Jakarta, Medan, Padang, Batam, Pekanbaru, Makasar, dan Mataram. kota-kota ini dipilih lantaran akses perbankan yang sudah memadai. Nantinya, ada 1,4 juta kepala keluarga (KK) yang terlibat dalam uji coba tersebut.

”Ke depan masyarakat bisa berbelanja melalui e-warong. Ada beras, minyak, telur dan lainnya,” tutur politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.

Saat ini, kata dia, baru 92 e-warong yang ada di 44 kota ini. Diakuinya, jumlah ini memang masih terbatas. Karenanya, pemerintah akan menarik dan membuka luas kesempatan bagi toko-toko kelontong atau warung-warung masyarakat untuk terlibat.

Share
Diterbitkan dalam Nasional Ditandai

Leave a Comment