Bawaslu Gorontalo Langkahi Wewenang MA ?

Bawaslu Gorontalo Langkahi Wewenang MA ? Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie (tengah) bersama komisioner KPU dan Bawaslu Provinsi Gorontalo saat memberikan pembekalan bagi penyelenggara Pemilu, Jumat (30/9) malam.(Jalal Khan/Gorontalo Post)

Berita Terkait


GORONTALO, hargo.co.id – Langkah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Gorontalo menyidangkan gugatan tiga pasangan calon (Paslon) Pilgub Gorontalo, dinilai melangkahi kewenangan Mahkamah Agung (MA).

Khususnya berkaitan gugatan pencalonan Rusli Habibie dengan status terpidana percobaan.

Tim kuasa hukum pasangan Rusli Habibie-Idris Rahim, Dorel Amir mengemukakan, gugatan calon terpidana percobaan yang diajukan kubu pasangan Hana Hasanah Fadel Muhammad-Toni Junus (HATI) tak layak disidangkan oleh Bawaslu.

Sebab, perkara yang sama saat ini sedang diproses di Mahkamah Agung (MA) serta di Mahkamah Konstitusi.

Menurut Dorel, bila pihak HATI mempersoalkan status narapidana Rusli Habibie maka secara Tak hanya itu, Dorel juga mengatakan, jika pemohon (HATI,red) mempersoalkan status pihak terkait dalam hal ini status narapidana Rusli Habibie, maka hal itu ikut mempersoalkan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2016.

“Kalau ingin menguji PKPU, bukan wewenang Bawaslu tapi Mahkamah Agung,” ujar Dorel Amir didampingi Meyke Camaru dalam sidang lanjutan, Jumat (4/11) pukul 14.00 Wita.

Dorel mengungkapkan, PKPU Nomor 9 Tahun 2016 sudah dilaporkan sejumlah pihak ke MA untuk direvisi. Namun MA belum mengeluarkan putusan karena Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada sementara di-judicial review di Mahkamah Konstitusi.

“Ini sama saja buang-buang tenaga, kasihan sudah repot-repot hadirkan saksi ahli dan pada akhirnya persoalan ini tidak bisa diputuskan oleh Bawaslu,” tukasnya.

Tak hanya itu, Dorel juga menegaskan, sepatutnya dari awal Bawaslu Provinsi Gorontalo tidak menerima berkas laporan oleh tim HATI karena bukan ranah dari Bawaslu itu sendiri.

Walaupun begitu, tim kuasa hukum pasangan HATI Imran Mahfudi bersikukuh keputusan KPU yang meloloskan calon terpidana percobaan menyalahi aturan. Sebab, Undang-undang nomor 10 tahun 2015 jelas tertulis terpidana tak diperbolehkan mengikuti Pilkada.

Sebelumnya, pada sidang pukul 09.00 wita, Dorel Amir mempersoalkan legalisir ijazah SMA yang dibatalkan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara. Pembatalan terjadi sebelum penetapan, namun pleno penetapan tetap diteruskan KPU Provinsi Gorontalo.

“Selain itu, terkait ijazah SD milik pak Adhan Dambea, kan SKTnya sudah dibatalkan oleh MA (Mahkamah Agung) yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap,” ujarnya.

Oleh karena itu menurut Dorel, jika ijazah SD (Sekolah Dasar) sudah tidak sah, berarti ijazah SMP-SMA ikut gugur.

Share

Leave a Comment