Bawaslu Gorontalo Sidang KPU, Pengamanan Diperketat

Bawaslu Gorontalo Sidang KPU, Pengamanan Diperketat Suasana KPU Gorontalo yang dijaga ketat aparat kepolisian beberapa jam sebelum rapat pleno penetapan paslon gubernur. (Foto natha Gorontalo Post)

Berita Terkait


GORONTALO, Hargo.co.id – Kepolisian Daerah Gorontalo memastikan jalannya sidang di Kantor Bawaslu Provinsi Gorontalo, Rabu (2/11) berlangsung aman.

Hal ini seperti yang disampaikan oleh Kapolda Gorontalo Brigjend Pol Drs Hengkie Kaluara, melalui Kabid Humas Polda Gorontalo, AKBP Mosyan Nimitch saat dihubungi Gorontalo Post (Grup hargo.co.id).

AKBP Mosyan mengatakan, pihaknya akan menyiagakan 926 personil kepolisian di Kantor Bawaslu Provinsi Gorontalo.

“Pengamanan akan dilakukan berlapis, baik didalam maupun diluar Kantor Bawaslu,” ujarnya. Di Halaman Kantor Bawaslu Provinsi Gorontalo akan dijaga oleh sejumlah personil polisi berpakaian preman yang terdiri dari jajaran reskrim dan intel, sedangkan di luar pagar akan disiagakan personil dari unit Sabhara POlda Gorontalo berseragam lengkap.

AKBP Mosyan juga mengatakan, Kapolda Gorontalo juga telah menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan sidang.

Pada sidang ini, calon Gubernur Gorontalo, Hana Hasanah Fadel Muhammad mengatakan, pihaknya yakin bisa memenangkan gugatan di Bawaslu.

Karena isi gugatan yang disampaikan oleh pasangan HATI sesuai dengan aturan yang berlaku.

Hana mengatakan, dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, jelas tercantum bahwa tidak boleh calon terpidana maju sebagai calon kepala dan wakil kepala daerah baik di tingkat Kabupaten-Kota maupun tingkat Provinsi.

“Saya tahu persis persoalan ini, karena saat itu, saya di Komite satu ikut terlibat dalam pembahasan persoalan ini. Bahkan saya juga ikut dengan tim untuk berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Mendagri Tjahjo Kumolo dengan tegas tidak menyetujui calon terpidana ikut di Pilkada,” ungkapnya.

Hana juga mengatakan, terbitnya peraturan KPU nomor 9 tahun 2016 yang membolehkan terpidana satu tahun bisa mengikuti Pilkada memang cukup mengejutkan. Pihaknya menilai ini menyalahi undang-undang.

“Kami berharap, Bawaslu bisa merujuk kembali ke peraturan perundang-undangan karena undang-undang tentu lebih tinggi daripada peraturan,” tambahnya sambil tersenyum.

Lebih lanjut Hana mengatakan, seharusnya partai juga lebih menyeleksi calon yang diusung ke Pilkada baik di tingkat kabupaten-kota maupun provinsi agar tidak tersandung persoalan aturan.

Menurutnya, pada dasarnya ia tidak terlalu mempersoalkan hasil dari putusan Bawaslu nanti, meskipun dirinya optimis bisa memenangkannya. Hanya saja kalaupun Pilgub Gorontalo tetap tiga calon, Hana mengaku lebih suka, karena menurutnya lebih banyak calon akan lebih baik.

“Marilah bersaing dengan sehat, dan biarkan rakyat yang memilih siapa pemimpin yang paling baik dan bagus mnurut mereka,” pungkasnya.(tr-48/hargo)

Share
Diterbitkan dalam Post

Leave a Comment