BNK Pohuwato Diduga Lakukan Pungli

BNK Pohuwato Diduga Lakukan Pungli AKP Bernadin Situngkir,SH

Berita Terkait


Hargo.co.id MARISA – Sejak dibentuk pada 2008 lalu, berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) nomor 8 tahun 2008 tentang struktur organisasi dan penjabaran tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Badan Narkotika Pohuwato, diduga ada aliran dana yang dipungut oleh pihak BNK Pohuwato tanpa regulasi atau payung hukum yang jelas alias dana yang Kurang Jelas (KJ).

Dari informasi yang berhasil dirangkum Gorontalo Post, masyarakat yang hendak melakukan pengurusan Surat Keterangan Bebas Narkoba, dimintakan pungutan sebesar Rp.100 ribu untuk satu lembar surat tersebut. Namun sejauh ini, tidak diketahui pasti anggaran tersebut untuk apa, karena tak ada regulasinya dan bahkan tidak jelas pula apakah masuk pada kas daerah atau seperti apa.

Ketika dikonfirmasi Gorontalo Post, Kepala BNK Pohuwato, AKP Bernadin Situngkir, SH menjelaskan, untuk pengurusan surat keterangan bebas Narkoba itu tidak ada pungutan selama dirinya menjabat saat ini.

Hanya saja, informasi yang sama diterima oleh dirinya, dimana sebelumnya untuk pengurusan surat keterangan bebas Narkoba di pungut biaya Rp 100 ribu per orang.

“Hanya ada satu pelayanan di BNK, yakni pelayanan surat keterangan bebas Narkoba dan saya sudah larang untuk dilakukan pungutan, karena itu tidak ada landasan atau dasar hukum yang jelas. Untuk yang sebelumnya, itu saya kurang tahu pasti. Yang pastinya saat ini tidak ada pungutan,” pungkasnya.(kif/hargo)

Share

Leave a Comment