DAMAI Resmi Banding ke PTTUN, Sidang Perdana Pekan Depan


GORONTALO – Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Makasar akan mulai menyidangkan sengketa gugatan Pilkada pada 14 November. Tapi baru satu pasangan calon (Paslon) dari Gorontalo yang resmi mengajukan banding.

Yaitu pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Boalemo Darwis Moridu-Anas Jusuf (DAMAI). Untuk Pilgub Gorontalo, belum satupun calon yang mendaftarkan gugatannya.

Banding pasangan DAMAI telah terdaftar di kepaniteraan tertanggal 10 November 2016 dengan nomor register 16/G/Pilkada/2016/PTTUNMKSR. ”Jadi kita sudah daftarkan.

Rencana sidang perdana akan dilaksanakan Senin (14/11) awal pekan depan.

“Kami optimis langkah hukum yang kami ambil akan membuahkan hasil, sebab dalam Undang-undang nomor 10 tahun 2016 sangat jelas calon petahana melanggar aturan. Sementara Bawaslu menganulir Undang – Undang itu dengan surat edaran dari Bawaslu. Padahal hirarkinya Undang – Undang yang lebih tinggi,” jelasnya.

Sebelumnya, Panwaslih Boalemo menangani gugatan dari dua pasangan calon yaitu pasangan DAMAI yang menggugat keputusan KPU Boalemo nomor 24 yang telah meloloskan calon petahana yaitu Rum Pagau-Lahmudin Hambali (PAHAM) yang diduga melanggar ketentuan UU 10/2016 pasal 71 dan 72, terkait kebijakan mutasi pegawai selang 6 bulan sebelum ditetapkan sebagai calon.

Sebaliknya, PAHAM menggugat keputusan KPU meloloskan pasangan DAMAI yang dinilai tidak memenuhi syarat calon ijazah karena telah ditarik legalitasnya oleh Dinas

Pendidikan Kabupaten Boalemo. Tapi akhirnya Panwaslih menolak gugatan kedua pasangan calon tersebut.

Sementara tiga paslon Pilgub yang gugatannya ditolak Bawaslu Gorontalo masing-masing pasangan Hana Hasanah-Toni Junus (HATI), Rusli Habibie-Idris Rahim (NKRI) dan Zainudin Hasan-Adhan Dambea (ZIHAD) juga sampai sekarang belum mengajukan banding.

Itu diakui Panitera PTTUN Makasar, Sampirin Hadi saat diwawancarai usai pertemuan dengan Sekda Provinsi di Kantor Gubernur, kemarin (10/11). Menurutnya, sampai saat ini belum satupun paslon Pilgub yang mengajukan banding.

“Sesuai aturan PKPU nomor 3, 4 dan 7 serta Perma Nomor 11 tahun 2016, waktu pemasukannya paling lambat 3 sampai 4 hari setelah putusan Bawaslu atau Panwaslu gugatan sudah harus diajukan. Nah untuk Pilgub Gorontalo kapan. Saat ini kita belum dengar atau terima pastinya,” ujarnya.

Padahal sesuai jadwal, uji materil berkaitan sengketa Pilkada akan dimulai beberapa hari lagi. “Sesuai schedule, dalam keputusan DKPP Nomor 4 dan 7 itu mulai 17 November 2016,” ujarnya.

Lebih lanjut disampaikan Sampirin, persyaratan utama dalam pengajuan gugatan di PTTUN harus memenuhi tiga hal penting. Ada keputusan Bawaslu/Panwaslu bahwa gugatan sudah berstatus banding, berikut ada biaya durged, dan ada kepentingan.

“Itu saja pesyaratannya. Selain itu tentunya materi gugatan dari Paslon bersangkutan,” jelasnya.

Lantas bagaimana jika kasus yang masih bergulir di MK kemudian digugat ke PTTUN. Mengingat kasus tergugat pasangan NKRI seperti itu?

“Oh.. kalau itu saya tidak tahu pasti. Saya belum bisa mengatakan bisa atau tidak. Kita belum bisa komentar sebelum apakah akan di tolak atau di terima. Berkas gugatannya harus ada di kita dulu,” jelasnya.

Untuk persoalan ijazah Adhan Dambea bagaimana ? Sebab sebelumnya sudah ada putusan. Apakah objek gugatan yang sama ke PT TUN akan diterima? “Pokoknya nanti akan kita lihat dulu ya. Saya belum bisa berkomentar banyak tentang hal itu,” ucapnya.

Di tempat yang sama, Sekretaris PTUN Manado, Martha Sumale mengungkapkan, untuk kasus ijazah Adhan Dambea saat ini masih dalam proses. Kasus tersebut sudah beberapa kali menjalani persidangan.

“Gorontalo ini cukup banyak perkara gugatan Pilkada yang masuk ke PTUN. Termasuk gugatan terkait ijazah pak Adhan tersebut,” kata Martha.

Kuasa hukum tiga paslon Pilgub yang diwawancarai semalam juga mengaku belum mengajukan banding. Tim kuasa hukum NKRI , Meyke Camaru mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih mempersiapkan berkas banding yang akan dimasukkan ke PTTUN Makassar.

“Belum, insya allah nanti akan kami kabari,” ujarnya. Meyce juga mengatakan, batas akhir pemasukkan berkas banding, pada jumat (11/11) pukul 24.00 wita.

Hal yang sama juga disampaikan oleh, tim kuasa hukum HATI Imran Mahfudi. Dihubungi melalui telepon seluler dia mengungkapkan, pihaknya masih melakukan pengkajian dan mempersiapkan kelengkapan dokumen untuk proses banding nantinya.

Sedangkan dari kubu ZIHAD sendiri, melalui tim kuasa hukumnya, Bahtin Tomayahu mengungkapkan, masih melakukan diskusi internal dan mengkaji berkas perkara sebelum nantinya akan dimasukkan ke PTTUN Makassar. “Insya allah akan segera kami masukkan ke PTTUN Makassar,” pungkasnya.

Sekretaris PT TUN Makasar, Mardius Septiadi mengungkapkan, kasus gugatan sengketa Pilkada dari Gorontalo cukup banyak yang sering masuk ke PTUN Manado. Sehingga sudah sepatutnyalah memiliki PTUN sendiri.

“Nah kedatangan kami ke Gorontalo ini untuk mengkonfirmasikan kesiapan Gorontalo terkait dengan pembentukan PTUN. Dana PTUN Gorontalo sudah dituangkan dalam DIPA APBN.

Jadi sudah wajib terealisasi. Jika tidak, dana DIPA nya bisa jadi masalah,” kata Mardius dalam dapat permbentukan PTUN Gorontalo .

Lebih lanjut disampaikan Mardius, jika nantinya PTUN sudah ada di Gorontalo maka para pencari keadilan tidak perlu lagi jauh-jauh ke Manado, Sulawesi Utara (Sulut). Untuk itu pemerintah sudah harus serius menyikapi hal ini.

Pemerintah Provinsi Gorontalo dimintanya untuk menyiapkan gedung sementara, yang dilengkapi dengan mebeleir, ruang sidang, jaringan PDAM, dan sarana Informasi dan Tekonologi (IT). Termasuk dalam hal ini berkaitan dengan Sumber Daya Manusia (SDM).

“Harapan kami ini sudah bisa sediakan secepatnya. Tahun depan PTUN Gorontalo sudah eksis. Kalau ini tidak jalan, maka pendanaan kerja PTUN Gorotnalo yang sudah dianggarkan dalam DIPA akan balik ke kas negara,” jelasnya.

Sejalan dengan hal itu pula lanjut Mardius, pembangunan PTUN Gorontalo juga sudah akan dimulai tahun 2019. Terkait hal ini pemerintah diharapkan agar dapat menyediakan tanah hibah.

“Nanti kalau gedung ini sudah jadi, maka PTUN sudah bisa eksis di tempat baru. Tapi untuk sementara kita perlu gedung pinjaman yang bisa dikata cukup repsentatif,” katanya.

Sementara itu, Asisten I Setda Provinsi Gorontalo Anis Naki menjelaskan, untuk tanah hibah, pemerintah Provinsi Gorontalo telah menyediakan lokasi di kompleks BPKP Provinsi Gorontalo atau di kawasan Gorontalo Out Ring Road (GORR). “Kami menyambut baik PTUN ini,” jelas Anis.

Asisten III Setda Provinsi Gorontalo Muzairin Roham mengungkapkan, pihaknya sudah menyiapkan sejumlah tempat untuk gedung sementara PTUN.

Salah satunya di gedung KORPRI di Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo.

Selain itu kata Muzairin, pemerintah Provinsi Gorontalo tentunya akan berupaya untuk menyiapkan SDM. Hal ini akan segera dikoordiansikan dengan Gubernur Gorontalo.

“Kita juga meminta pihak PT TUN Makasar untuk segera membuat surat khusus permohonan hibah tanah. Sehingga dapat segera diproses,” pungkasnya. (and/tr-45/hargo)

Share

Leave a Comment