Empat Provinsi Tetapkan UMP Diluar PP 78


Hargo.co.id JAKARTA – Formula penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2017 sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78/2015 tentang Pengupahan belum diterapkan semua daerah.

Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), 4 provinsi menetapkan UMP diluar ketentuan itu. Yakni, Aceh, Kalimantan Selatan, NTT, dan Papua.

Untuk NTT, UMP 2017 sebesar Rp 1.525.000 atau hanya naik 7,02 persen dari sebelumnya Rp 1.425.000 (UMP 2016).

Sementara UMP Aceh, Kalsel dan Papua masing-masing naik 18,01 persen, 8,29 persen dan 9,39 persen. Besaran kenaikan UMP keempat provinsi itu tidak sesuai dengan formula kenaikan UMP sesuai PP 78/2015, yaitu 8,25 persen.

Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker Haiyani Rumondang menyatakan, laporan kenaikan UMP di empat provinsi tersebut tidak dibarengi dengan penjelasan dari pemda bersangkutan.

Sehingga, belum diketahui apa landasan hukum atau acuan lain yang digunakan gubernur setempat saat menetapkan kenaikan UMP.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri melalui surat edaran (SE) akhir Oktober lalu meminta seluruh gubernur menetapkan UMP sesuai formula PP.

Formula tersebut mengisyaratkan kenaikan UMP sebesar 8,25 persen berdasar pada hasil kalkulasi angka inflasi 3,07 persen dan pertumbuhan ekonomi nasional 5,18 persen yang diumumkan Badan Pusat Statistik (BPS).

”Untuk UMP di 30 provinsi lainnya menetapkan UMP sesuai dengan formula PP 78/2015,” ujar Haiyani saat konferensi pers di kantor Kemenaker Jakarta, kemarin (28/11).

Kemenaker sempat mengancam memberikan sanksi bagi provinsi yang tidak menetapkan UMP sesuai PP/78 2015. Sanksi itu merujuk pada UU Pemda yang menyebut bahwa daerah harus mendukung program strategis nasional.

Dengan demikian, meskipun kenaikan UMP ada yang lebih tinggi dari formula PP 78/2015, empat provinsi itu tetap dianggap tidak patuh dengan ketentuan pemerintah pusat.

Terkait UMP empat provinsi yang tidak sesuai PP, Haiyani akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Sementara soal kenaikan UMP Aceh, Papua dan Kalsel yang diatas 8,25 persen, Haiyani mengaku tidak mendapat penjelasan detail dari pemerintah daerah bersangkutan.

”Kalau tidak ada acuan (menetapkan UMP, Red) akhirnya menjadi tidak jelas,” terangnya.

Haiyani mengatakan, sebenarnya ada 4 provinsi lain yang menetapkan kenaikan UMP 2017 diatas 8,25 persen. Yakni, Gorontalo (8,27 persen), Maluku (8,45 persen), NTB (10 persen) Maluku Utara (17,48 persen).

Namun, berbeda dengan Aceh, Papua dan Kalsel, keempat provinsi itu tengah melakukan pentahapan pencapaian kebutuhan hidup layak (KHL).

Formulasinya, 8,25 persen ditambah KHL di masing-masing daerah. ”Mereka menjelaskan itu (pentahapan KHL) dalam laporannya,” ungkapnya.

Disisi lain, secara besaran angka absolut UMP 2017 DKI Jakarta menjadi yang tertinggi dibanding provinsi lain. Sementara untuk presentase, Aceh paling tinggi menaikan UMP, yakni 18,01 persen atau menjadi Rp 2.500.000 dari sebelumnya Rp 2.118.500.

Share
Diterbitkan dalam Ekonomi Ditandai ,

Leave a Comment