Ikut Kampanye, Aleg Wajib Cuti


GORONTALO, Hargo.co.id – Ini peringatan bagi para anggota DPR/DPRD di Gorontalo yang mendukung pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah yang saat ini sedang bertarung di Pilkada.

Bagi yang ingin berkampanye mendukung pasangan calon, maka wajib mengajukan cuti kampanye.

Ketentuannya jelas, diatur dalam peraturan komusi pemilihan umum (PKPU) nomor 9 tahun 2016, peraturan Bawaslu.

Penegasan ini disampaikan langsung Komisioner KPU Provinsi Gorontalo, Ahmad Abdullah saat ditemui Gorontalo Post (grup hargo.co.id), Kamis (3/11).

Ahmad menekankan, anggota dewan yang hendak melakukan kampanye harus memasukkan ijin cutinya kepada pihak KPU, paling lambat sehari sebelum turun kampanye.

”Ketentuan tersebut diatur dalam PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) kampanye dan PKPU nomor 9, peraturan Bawaslu tentang kampanye, yang mengatakan, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang melakukan kampanye, maka yang bersangkutan harus cuti,” ujarnya.

Menurutnya, para legislator yang melakukan kampanye cukup mengajukan cuti ke fraksi masing-masing baik di DPRD Provinsi maupun kabupaten/kota.

“Izinnya dari fraksi masing-masing. Kampanye dimulai sejak tanggal 28 Oktober sampai dibukanya masa tenang. Di luar masa itu tidak boleh,” tegasnya.

“Saya pun tidak bisa nilai langsung. Kita harus lihat dulu konteksnya seperti apa, ada pelanggaran atau tidak,” pungkasnya. Menurut Ahmad, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota bisa memberikan teguran bagi aleg yang tetap nekat kampanye tanpa cuti terlebih dahulu.

Sementara itu, sudah hampir sepekan tahapan kampanye Pilkada 2017 dimulai, belum satupun anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang mengajukan cuti kampanye untuk pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur.

Padahal sejumlah anggota Deprov merupakan pimpinan partai politik dan dipersiapkan menjadi juru kampanye bagi tiga pasangan calon yang bertarung di Pilgub.

Yaitu pasangan Rusli Habibie-Idris Rahim yang diusung Partai Golkar dan Demokrat, pasangan Hana Hasanah-Toni Junus yang diusung PDIP, PPP, Gerindra dan PKB serta pasangan Zainudin Hasan-Adhan Dambea yang diusung PAN, Hanura dan PKS.

“Belum. Sampai sekarang belum ada yang mengajukan cuti kampanye,” aku Ketua Deprov Gorontalo, Paris Jusuf.

Mekanismenya, pengajuan cuti kampanye diusulkan oleh anggota DPRD ke pimpinan DPRD.

Kemudian pengajuan cuti diteruskan ke Bawaslu dan KPU. Menurut Paris Jusuf, berbeda dengan masa cuti calon petahana yang berlangsung dari awal sampai akhir masa kampanye, masa cuti anggota DPR dan DPRD sesuai kebutuhan.

“Jadi tidak selama masa kampanye. Kalau ingin cuti satu hari atau dua hari saja, ya pengajuannya seperti itu. Pokoknya sesuai kebutuhan,” jelasnya.

Hal ini diatur agar cuti kampanye anggota DPRD tidak sampai mengganggu kinerja lembaga. Apalagi diakhir tahun, DPRD diperhadapkan pada beberapa agenda yang sangat strategis misalnya penyusunan APBD 2017.

Olehnya pimpinan Deprov Gorontalo akan mengatur pelaksanaan cuti kampanye.

“Maksimal hanya 10 orang yang bisa mengajukan cuti dalam sehari. Sehingga walau ada yang cuti, proses kerja di DPRD tidak akan terhambat. Artinya dengan jumlah anggota yang tersisa, kita masih bisa paripurna. Karena yang hadir memenuhi quorum,” pungkasnya. (rmb/tr-45/hargo)

Share

Leave a Comment