Inspektorat Bidik 7 Sarang Potensi Pungli


 

Hargo.co.id KOTA – Pemberantasan Pungutan Liar (Pungli) di Indonesia menjadi pembahasan hangat bulan ini. Tak sekedar sebagai isu hot, nyatanya Pemerintah pusat telah menindak lanjuti dengan intruksi yang cukup tegas. Intuksi itu, bagi Inspektorat Kota Gorontalo menjadi pegangan kuat untuk action dilapangan.

Sudah terbit intruksi menteri dalam menegeri, nomor 180/3935/SJ tentang pengawasan pungutan liar dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang disampaikan kepada Walikota dan Gubernur seluruh Indonesia. Ada tujuh target pemberantasan Pungli dalam intruksi tersebut.

“Intruksinya sudah ada, ini akan menjadi pegangang bagi kami dalam melakukan penindakan dilapangan,” ujar Kepala Inspektorat Kota Gorontalo Nuryanto. ┬áDijelaskan Nuryanto dalam intruksi tersebut sangat jelas, dimana tujuan nnya untuk upaya peningkatan pembinaan dan pengawasan khususnya terhadap pelanggaran penyelanggaraan pemerintahan daerah, terutama yang memiliki resko pungutan liar (Pungli).

Selain itu juga jelas Nuryanto, insstrukti tersebut sebagai langkah pengawasan secara berkesinambungan untuk mecegah dan penghapus Pungli khususnya di 7 potensi Pungli Pemerintahan.

“Ada tujuh potensi pungli di pemerintahan yang dijelaskan dalam intrukti tersebut, seperti perizinan, hibah dan bantuan sosial, kepegawaian, pendidikan, dana desa (dana kelurahan), pelayanan publik, serta pengadaan barang dan jasa,” jelasnya.

Dijelaskan dalam intruksi tersebut, tujuh sarang potensi di pemerintahan yakni pertama dibagian perizinan, baik itu penertiban izin mendirikan bangunan (IMB), penertiban izin gangguan, penerbitan izin pertambangan, izin trayek.

Penerbitan izin perhubungan darat, perhubungan laut, perhubungan udara, rekomendasi tidak sengketa tanah, serta penerbitan izin usaha. Potensi sarang Pungli kedua yakni berada pada hibah dan bantuan sosial dengan fokus, pencairan dana hibah dan bantuan sosial, dan pemotongan dana bantuan.

Di Kepegawaian juga tak luput dari pantauan sebagai salah satu potensi Pungli, terutama dalam mutasi pegawai, kenaikan pangkat, promosi jabatan, dan pemotongan gaji, tenaga kesehatan dan pegawai tidak tetap.

Dibidang pendidika juga memiliki potensi yang sama, terutama dalam pencairan bantuan operasional sekolah (BOS), dan pemotongan uang maka untuk guru. Penggunaan dana desa juga berpeluang menjadi Pungli, terlebih pada pemotongan dana desa, serta pengambilan bunga bank pada penempatan dana desa.

Potensi Pungli keenam yakni pada pelayanan publi dengan fokus pada penyaluran beras Miskin (Raskin), pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil, pelayanan dibidang kesehatan dan pendidikan, serta pelayanan pada satuan administrasi manunggal dan satu atap (SAMSAT).

Terakhir potensi Pungli yang bisa dibidik berada pada pengadaan barang dan jasa dengan fokus pada perencanaan pengadaan dan penentuan pemenang.

“Daftar ini sudah ditangan, tinggal penindakannya saja yang perlu kita lakukan. Nanti kita akan lakukan cross cek dilapangan, dengan mengirimkan tim investigasi khusus,” tambah Nuryanto.
Jika para ASN terbukti melakukan pelanggaran tersebut, maka sesuai undang-undang ASN siap mendapatkan sangsi yang tegas, bahkan bisa hingga pada pemecatan.(nat/hargo)

Share
Diterbitkan dalam Hulondhalo Ditandai

Leave a Comment