Investasi Gunung Pani US$150 Juta Gagal Total


Hargo.co.id GORONTALO – Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Gorontalo, Richard Iyabu, menganggap investasi tambang di lokasi Gunung Pani, Marisa, Pohuwato, sudah gagal total. Pasalnya, putusan kasasi di Mahkamah Agung (MA) RI terkait kepengurusan KUD Dharma Tani belum ada kejelasan.

“Menunggu putusan MA membutuhkan waktu paling cepat sampai 3 tahun. Jadi, sampai kapan harus menunggu? Saya menganggap investasi di Gunung Pani sudah gagal total,” tegas Richard ketika berbincang dengan Gorontalo Post, Senin (31/10).

Menurutnya, banyak sekali dampak yang terjadi ketika investasi sekitar US$150 Juta atau sekitar hampir Rp 2 Trilyun tersebut. Pertama, kata Richard, banyak sekali tenaga kerja yang hilang pekerjaannya karena proyek Pani tidak jalan.

“Proyek konstruksi seharusnya sudah mulai pada 2015 dengan perkiraan investasi sebesar Rp 1,8 Trilyun dan bisa menyerap sedikitnya 2.000 tenaga kerja khusus tahap konstruksi ini,” jelas Richard. Jika terjadi penyerapan tenaga kerja, sudah pasti perekonomian daerah akan bisa tumbuh signifikan.

Kedua, lanjut dia, terkait pendapatan daerah. Richard berujar, pemerintah daerah seharusnya sudah menerima royalti sebesar Rp 80 Miliar per tahun. Selain itu, pajak pendapatan daerah juga diperkirakan sebesar Rp 550 Miliar per tahun serta perbaikan ekonomi daerah yang mencapai Rp 850 Miliar per tahun.

“Nah, karena proyek Pani tidak bisa melanjutkan kegiatannya, maka semuanya (pendapatan daerah,red) tidak jalan,” tambah Koordinator Forum Tenaga Kerja Pertambangan dan Kehutanan Gorontalo (TKPKG) ini.

Richard meminta agar pemerintah provinsi bisa mengintervensi persoalan investasi di Gunung Pani tersebut mengingat kini pengelolaannya bukan lagi merupakan kewenagan dari pemerintahan kabupaten/kota sesuai dengan UU No 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah.

“KUD ‘kan punya izin usaha tambang. Nah, Pemprov Gorontalo seharusnya bisa mencabut izinnya dan mengambil alih. Setelah itu, wilayah terjadi dijadikan sebagai wilayah pertambangan rakyat dan pemerintah provinsi hadir ditengah-tengahnya (mengaturnya,red). Itu lebih bermanfaat ketimbang harus menunggu kapan kisruh KUD mau selesai,” pungkasnya.(axl/hargo)

Share

Leave a Comment