Islah Dua Pengurus KUD Dharma Tani Dipertanyakan


Hargo.co.id GORONTALO – Dualisme kepengurusan KUD Dharma Tani versi Uns Mbuinga dan Idris Kadji dikabarkan telah islah, belum lama ini.

Meski mendapatkan sinyal positif akan selesainya sengketa KUD Dharma Tani, namun islah malah menimbulkan sejumlah pertanyaan oleh anggota KUD, utamanya soal legalitas dua pengurus tersebut.

“Ini sangat aneh. Masalahnya, kepengurusan di KUD Dharma Tani baik versi bapak Uns Mbuinga maupun Idris Kadji telah dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Marisa maupun Pengadilan Tinggi Gorontalo. Harusnya, mereka tidak memiliki hak lagi mewakili KUD Dharma Tani,” jelas Sukardi, salah seorang anggota KUD yang mewakili penambang lainnya di wilayah konsesi KUD Dharma Tani.

Sebelumnya, islah dua kepengurusan yang dilaksanakan di Grand Q Hotel Gorontalo pada 17 November 2016 tersebut dimotori langsung oleh pengusaha nasional, Boy Thohir.

Hal tersebut turut dibenarkan oleh Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Gorontalo bidang pertambangan, Richard Iyabu.

Islah tersebut, kata Richard, dari sisi legalitas tidak memiliki kekuatan hukum. Menurut dia, seharusnya yang dilakukan adalah Rapat Anggota Luar Biasa (RALB).

“Tapi itu (RALB,red) agak sulit terwujud karena sejak kisruh tahun 2013, banyak anggota yang tidak jelas alias abal-abal. Kalau mau jujur, coba pihak yang berwewenang dalam hal ini Dinas Koperasi memeriksa dengan benar apakah KUD Dharma Tani telah menjalankan usaha sesuai dengan peraturan? Setahu kami dan hal ini dibenarkan oleh anggota penambang bahwa sampai hari ini keuangan KUD tidak pernah di audit oleh akuntan publik. Padahal, sesuai UU Koperasi, bahwa untuk setiap koperasi yang telah memiliki aset diatas Rp 10 Miliar harus diaudit,” urai Richard yang juga Kordinator Forum Tenaga Kerja Pertambangan dan Kehutanan Provinsi Gorontalo (TKPKG) ini.

Richard berharap sekaligus mewanti-wanti Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo melalui dinas terkait untuk lebih pro aktif dalam menangani masalah KUD Dharma Tani, terutama terkait dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP).

“Kami tetap memberikan apresiasi dengan adanya islah tersebut mudah-mudahan ini menjadi pintu masuk penyelesaian masalah KUD dan sangat mendukung masuknya Investor-Investor di bidang pertambangan yang penting sesuai dengan aturan dan tidak melanggar Undang-Undang,” pungkasnya.(axl/hargo)

Share

Leave a Comment