Kabgor Kekurangan 2.207 Guru PNS

Kabgor Kekurangan 2.207 Guru PNS Ilustrasi

Berita Terkait


Banyak Guru Justru di Lembaga Fungsional

Hargo.co.id LIMBOTO — Kabupaten Gorontalo butuh 2.207 guru pegawai negeri sipil. Kekurangan ribuan guru itu terdiri atas 372 guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), 1.324 guru SD dan 151 guru SMP.

Saat ini memang faktanya Kabupaten Gorontalo kekurangan guru PNS, sementara disisi lain banyak pegawai yang notabenennya sudah PNS tetapi justru berada di lembaga fungsional.

“Contohnya saja salah seorang sarjana keguruan tetapi bekerja di Dinas Kehutanan, bahkan ada yang menjabat sebagai Sekcam, Camat bahkan Kadis.

Sekretaris Dikbud Moh Jasin Alitu mengatakan, dengan adanya moratorium diakui sangat kekurangan guru khususnya guru PNS, karena dalam rata-rata sebulan guru pensiun dan meninggal itu berjumlah 12 sampai 15 orang perbulan.

“Itu artinya setahun kita selalu kekurangan guru sekitar seratus lebih guru, sedangkan sampai saat ini belum ada penerimaan pegawai,” ungkap Jasin.

Diakui Jasin memang disisi lain kita sangat kekurangan guru tetapi disisi lain ada 2.117 guru tidak tetap atau guru honor yang mengabdikan dirinya di Kabupaten Gorontalo, yang terdiri atas guru berdasarkan penggajian APBD yang menerima SK bersama antara Kepala Dinas bersama BKD dan diketahui oleh Asisten lll berjumlah 978 guru, SK melalui Kepsek dan discover dalam dana BOS sebanyak 976 guru dan melalui dana lain-lain sebanyak 163 orang.

“Memang jumlah guru honorer sangat banyak dan hanya berselisih 90 orang guru saja antara kekurangan PNS dan banyaknya jumlah honorer, “ jelas Jasin.

Secara terpisah Sekretaris BKD Usman Miolo mengakui, memang sejak tahun 2010 sampai dengan saat ini belum ada penerimaan pegawai, sementara 978 guru honor saat ini yang dibiayai oleh APBD, dimana setiap guru digaji senilai Rp 850 ribu pertriwulan dan itu artinya setiap tahun ada Rp 7 Milyar dana yang disediakan untuk para honorer.

“Setiap tahun honorer ini kita evaluasi dan kita tes kembali untuk melihat kinerjanya, karena memang untuk penerimaan pegawai sampai saat ini belum ada,”tegas Usman.

Sementara itu terkait dengan banyaknya guru yang justru beralih ke fungsional Usman mengaku, dalam aturannya pegawai PNS diberi hak untuk pindak menjadi tenaga fungsional, dengan syarat harus mengabdi disekolah selama 8 tahun lama, setelah itu baru bisa pindah ke fungsional, sementara untuk memindahkan kembali dari fungsional ke struktural atau kesekolah kembali itupun ada aturan, yakni pegawai dari latar belakang kependidikan bisa dipindahkan lagi menjadi guru asalkan sudah berusia diatas 50 tahun, jika dibawah dari itu tidak boleh.

“Sehingga sangat sulit mengembalikan guru yang sudah pindah ke fungsional untuk dikembalikan ke structural,” tandas Usman. (Wie/hargo)

Share

Leave a Comment