Kapolda-Plt Gubernur Imbau Tak Ikut Demo


Hargo.co.id GORONTALO – Merebaknya isu keberangkatan sejumlah warga Gorontalo untuk mengikuti aksi bela Islam 2 Desember 2016 di Jakarta, langsung menuai respon dari Kepolisian Daerah (Polda) Gorontalo dan Plt Gubernur Gorontalo, Prof Zudan Arif Fakrullah.

Melalui Kabid Humas Polda Gorontalo, AKBP Mosyan Njmitch, Kapolda Gorontalo, Brigjend Pol Rahmat Fudail mengimbau warga Gorontalo untuk tidak ikut demo 212 di Jakarta.

“Masyarakat tak perlu lagi turun ke jalan untuk berdemonstrasi pada 2 Desember mendatang,” ujarnya.

Polda meminta agar masyarakat turut mengawasi kasus penistaan agama yang diduga dilakukan Gubernur DKI Jakarta non Aktif, Basuki Tjahja Purnama. Namun tak perlu berdemonstrasi kembali.

AKBP Mosyan juga mengatakan, pihaknya tengah melakukan pemantauan dan pendeteksian dini warga Gorontalo yang hendak berangkat ke Jakarta dalam rangka Demo 212.

Tak hanya Polda Gorontalo, Plt. Gubernur Gorontalo Zudan Arif Fakrullah melarang keras seluruh aparaturnya terlibat dalam aksi bela Islam Jilid III di Jakarta. Ia juga mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk tidak ikut-ikutan menuju Jakarta.

“Bagi ASN yang terlibat dalam aksi tersebut akan kita berikan sanksi sesuai PP Nomor 53 tentang ASN. Sanksinya dari yang ringan berupa palanggaran disiplin, tapi memang kesalahannya seperti membuat kekacauan tentu sanksi berat sampai pemecatan,” kata Zudan Arif ketika diwawancarai Gorontalo Post, kemarin, (28/11).

Zudan Arif menyeru agar masyarakat Gorontalo baiknya fokus untuk memperhatikan kondisi dan situasi di Gorontalo.

Apalagi, Gorontalo memegang falsafah adat bersendikan syarah, dan syarah bersendikan kitabullah.

“Perbedeaan pandangan politik, etnis, dan agama, tidaklah menjadi jurang pemisah di Gorontalo. Karena itu saya harapkan falsafah ini harus dipegang oleh masyarakat Gorontalo dan tidak perlu ikut terlibat untuk aksi di Jakarta,” jelasnya.

Lebih lanjut Zudan Arif, memberikan analogi, jika ada diantara masyarakat Gorontalol yang berencana untuk berangkat dan juga memiliki kelebihan dana, baiknya anggaran berangkat ke Jakarta tersebut digunakan saja untuk hal-hal sosial dan keagamaan yang bermanfaat untuk masyarkat Gorontalo.

Seperti disumbangkan bagi masyarakat miskin atau membantu para korban banjir.

Sebab, saat ini masyarakat utamanya para korban banjir masih sangat membutuhkan bantuan karena banyak diantara rumah-rumah warga yang rusak akibat bencana alam itu.

Sementara itu, Ketua Pembina GNPF MUI Habib Rizieq meminta kepolisian tidak lagi mengeluarkan imbauan-imbauan untuk menghalangi warga yang akan ikut aksi unjuk rasa ke Jakarta. Aksi Bela Islam III itu akan digelar di lapangan Monas 2 Desember nanti.

“Kami sepakat tidak ada lagi imbauan-imbauan dari Polda-polda seluruh Indonesia yang menghalang-halangi umar islam untuk ikut hadir ke acara ini,” kata Rizeiq dalam jumpa pers di Kantor MUI, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Senin (28/11/2016) seperti dilansir detik.com.

Tidak hanya itu, Rizieq menjelaskan, disepakati juga tidak ada lagi imbauan yang dikeluarkan pihak kepolisian untuk para pengusaha transportasi agar tidak melayani warga yang akan ke Jakarta.

“Sudah jadi kesepatan dengan Kapolri (Jenderal Tito Karnavian). Imbauan-imbauan itu harus ditiadakan,” ujarnya.

Sejumlah Polda belakangan ini memang mengeluarkan imbauan dan maklumat agar warga di daerah tidak ikut aksi di Jakarta.

Polrestabes Surabaya juga menerbitkan surat imbauan ke Dinas Perhubungan untuk tidak mengeluarkan rekomendasi izin trayek bagi angkutan yang akan digunakan massa demo ke Jakarta.

“Surat tersebut sifatnya hanya imbauan, apalagi kita kan tidak mempunyai angkutan antarkota antarprovinsi,” kata Kasatlantas Polrestabes Surabaya AKBP Adewira

Siregar kepada detikcom, Jumat (25/11). Rizieq menegaskan aksi ‘212’ nanti merupakan aksi super damai.

Namun, tuntutannya tetap untuk penegakan hukum dan keadilan terkait Ahok yang jadi tersangka kasus dugaan penistaan agama. (tr-45/and/jpg/hargo)

Share

Leave a Comment