Kemendagri Tanggapi Keluhan Hana Soal Kesbangpol


JAKARTA, Hargo.co.id – Adanya keluhan pasangan bakal calon gubernur dan wakil Gubernur Gorontalo, Hana Hasana dan Tony Yunus terkait peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Gorontalo yang mengikuti kegiatan mereka, ditanggapi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Ditjen Politik Dalam Negeri melalui Kasubdit Pembinaan Demokrasi Akbar Ali, kepada koran ini di Jakarta, Kamis (20/10) mengatakan, harusnya setiap pasangan kandidat calon kepala daerah atau partai politik, tidak mempersoalkan keberadaan Badan Kesbangpol, apalagi sampai terusik dengan Kesbangpol.

“Jangan terusik, itu sudah tugas Kesbangpol,”kata Akbar Ali, kemarin. Menurutnya, Badan Kesbangpol adalah perwakilan pemerintah yang bersikap netral dan tidak memihak kesiapapun, serta memiliki tanggungjawab menjaga kestabilan politik dan mecegah konflik di daerah.

“Kepala Kesbangpol itu harus melaporkan kondisi politik di daerah, jika tidak ada yang dilaporkan, lantas terjadi sesuatu, gimana ?,”katanya.

Menurut Akbar, peran Kesbangpol sangat besar, sebab terkait dengan kondisi kestabilan politik dan keamanan di daerah. Sebagai mata dan telinga pemerintah, “Maka daun kering yang jatuh saja itu harus diketahui Kebangpol. Tidak perlu risau dengan kehadiran Kesbangpol,” terangnya.

Lanjut Akbar Ali, Badan Kesbangpol membentuk tim sebagai monitoring situasi dan kondisi politik di daerah. Hal ini juga sesuai dengan ketentuan Permendagri nomor 61 tahun 2011 tentang monitoring situasi politik. Tim ini nantinya justeru akan terhindari dari sanksi, misalnya saat menghadiri kampanye salah satu calon kepala daerah dan menggunakan seragam ASN.

“Kan dilarang (ikut kampanye). Nah ini ada pegawai yang ikut kampanye. Setelah dicek itu Kesbang dan masuk di tim itu, tidak masalah. Karena pasti dia bukan kampanye disitu. Dia menjalankan tugas,” terangnya.

Sebelumnya, bakal calon Gubernur Hana Hasanah memergoki tiga pegawai Kesbangpol yang memantau aktivitasnya bersama masyarakat. Aksi pegawai Kesbangpol Provinsi Gorontalo ini diprotes Hana karena merasa dibuntuti dan terusik.

Sementara itu, Kabid Pembinaan Politik, Badan Kesbangpol Provinsi Gorontalo, Imran Bali menyampaikan, jika aparatur Kesbangpol yang diturunkan ke setiap kandidat adalah resmi menjalankan tugas sebagaimana diatur dalam ketentuan. “Mereka memiliki surat tugas dan itu resmi,”tandasnya. (tro/hargo)

Share

Leave a Comment