Korsel dan World Bank Tertarik Kerja Sama Dengan Dukcapil Kemendagri


Hargo.co.id JAKARTA – World Bank dan Korea Selatan sangat ingin menjalin kerjasama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Kerja sama tersebut untuk mengembangkan civil registration and vital statistics system (CRVS).

Hal ini ditandai dengan kehadiran perwakilan World Bank (Bank Dunia) dan dari Korsel untuk beraudiensi dengan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prof Dr Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH beberapa waktu lalu di Kantor Ditjen Dukcapil, Jl Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Delegasi diterima dengan “welcome greeting” dari Prof Zudan yang singkat namun padat yang menerangkan kemajuan yang telah dicapai oleh Kementerian Dalam Negeri dalam mengembangkan CRVS yang terintegrasi antara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Hasilnya, database nasional selanjutnya dimanfaatkan untuk perencanaan pembangunan, pelayanan publik, demokratisasi dan pencegahan kriminal sesuai Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. “Saat ini pemerintah sedang mereduksi persyaratan dan waktu penerbitan akta kelahiran dan kematian agar masyarakat Indonesia bahagia,” kata Zudan.

Tim World Bank yang hadir dipimpin Vikram Sundara Rajan, senior specialist World Bank Jakarta, ditemani Senior Health Specialist World Bank dari Washington DC, Samuel Mills; Ekonom perwakilan World Bank Korea, Sanggon Na; dan Research Analyst World Bank Jakarta Eko Setyo Pambudi.

Hadir pula dalam audiensi tersebut Tim CRVS dari Korea, yaitu Prof Dr Mina Kang. Ia menyampaikan informasi bahwa Bank Dunia siap memberikan dukungan untuk program yang akan meningkatkan CRVS di Indonesia sebagai wujud keikutsertaan dalam mencapai salah satu target SDG’s, yaitu seluruh masyarakat dapat memiliki dokumen identitas.

Dirjen Dukcapil, Prof Zudan yang juga Ketua Umum Korpri Nasional ini pada prinsipnya menyambut baik dukungan yang ditawarkan.

Zudan menyampaikan potensi adanya 7.000 lebih aparatur Dukcapil yang tersebar di 514 kabupaten/kota dan 34 provinsi untuk ditingkatkan kapasitasnya. Selain itu penduduk dengan jumlah yang banyak untuk ditingkatkan kesadarannya mengenai tertib Adminduk.

Share

Leave a Comment