KPK Sulit Cari Aktor Politik

KPK Sulit Cari Aktor Politik Ketua DPR Setya Novanto berjalan keluar gedung KPK seusai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Selasa (10/1/2017). Setya Novanto diperiksa sebagai saksi terkait dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). --Foto: Imam Husein/Jawa Pos

Berita Terkait


Mulai penganggaran awal hingga implementasi setelah anggaran disetujui pihak legislatif. ”Pertemuan itu penting untuk didalami agar semakin kuat untuk mendapatkan bukti-bukti,” terangnya.

Lantas, apakah rumitnya pengembangan pengusutan kasus e-KTP disebabkan profil elite politik para saksi? Febri mengatakan, KPK belum melangkah lebih jauh untuk menyentuh aktor-aktor politik yang diduga menikmati uang korupsi pengadaan e-KTP.

Penyidik berfokus pada upaya konfirmasi dan klarifikasi informasi-informasi yang diperoleh dari para saksi sebelumnya. ”Kami belum melangkah lebih jauh ke penyidikan yang menyentuh aktor politik,” ucapnya.

Febri memastikan bahwa para pihak selain penyelenggara negara atau eksekutif tetap diproses bila cukup bukti. Nah, bukti-bukti itulah yang tengah digali KPK.

Terutama yang berkaitan dengan informasi tentang pertemuan yang dilakukan penyelenggara negara dengan pihak legislatif atau swasta. ”Sejumlah perkara yang ditangani KPK, banyak yang penyelenggara negaranya tidak terkait langsung (dengan kasus korupsi, Red),” imbuh mantan aktivis ICW tersebut.

Sementara itu, Setnov irit bicara setelah diperiksa KPK. Ketua umum Partai Golkar tersebut mengaku hanya dimintai klarifikasi tentang posisinya sebagai ketua fraksi saat penganggaran proyek e-KTP.

”Ada pimpinan komisi II untuk menyampaikan (penganggaran e-KTP, Red). Tapi, semua yang disampaikan hanya normatif,” ucap politikus yang pernah tersangkut masalah ”papa minta saham” itu.

Senada, Anas Urbaningrum tidak berkomentar banyak saat keluar dari gedung KPK. Anas mulai diperiksa pada pukul 15.00 dan keluar pada pukul 19.30.

Beda dengan Setnov, Anas menutupi wajah dari sorotan kamera wartawan dengan mengenakan masker dan topi. ”Kalau itu jelas tidak benar,” ujar Anas saat ditanya soal keterlibatannya dalam penganggaran proyek e-KTP.(jpg/hargo)

Share

Leave a Comment