KPU Siap Beber Kronologi Penetapan

KPU Siap Beber Kronologi Penetapan Rusli Habibie ketika bersalaman dengan komisioner KPU usai pengundian nomor urut Pilgub Gorontalo di kantor KPU provinsi Gorontalo, Selasa (25/10)

Berita Terkait


GORONTALO, Hargo.co.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan tiga pasangan calon (paslon) peserta Pilgub Gorontalo.

Namun, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menilai rapat pleno penetapan yang digelar hingga Selasa (25/10) tersebut terindikasi melanggar administrasi.

Terkait penilaian tersebut, KPU Provinsi Gorontalo menyampaikan siap untuk membeberkan kronologi rapat pleno penetapan pasangan calon Pilgub.

Ketua KPU Provinsi Gorontalo Muh. N Tuli yang ditemui usai penetapan nomor urut paslon menyampaikan, sedianya rapat pleno penetapan pasangan calon akan dilaksanakan pada Senin (24/10) pukul 09.00 wita. Selanjutnya rapat pleno terbuka dilaksanakan pada pukul 11.00 wita.

“Namun dikarenakan KPU Provinsi Gorontalo diharuskan untuk berkonsultasi ke KPU RI, maka pada Minggu (23/10) kami berempat berangkat ke Jakarta,” kata Muh. N Tuli.

Menurut Muh. N Tuli, KPU Provinsi Gorontalo berkonsultasi dengan KPU RI pada Senin (24/10) pagi pukul 08.00 wita.

“Setelah konsultasi, KPU Provinsi Gorontalo hendak kembali ke Gorontalo. Namun kami menemui kendala transportasi,” ujar Muh. N Tuli.

Berkaitan dengan hal itu, maka Ketua dan tiga anggota KPU Provinsi Gorontalo memutuskan untuk menempuh perjalanan dari Jakarta ke Manado. Selanjutnya dari Manado ke Gorontalo melalui darat.

“Awalnya kami memperkirakan bisa dengan penerbangan malam. Tetapi ternyata kami menemui kendala,” ungkap Muh. N Tuli.

Terkait hal itu, Muh. N Tuli menegaskan bila pihaknya siap menyampaikan kronologi ke Bawaslu.

“Besok (kemarin,red) kami akan menyampaikan kronologi ke Bawaslu. Dan berkaitan dengan penilaian tersebut kami mengapreasi karena itu merupakan ranah dan kewenangan dari Bawaslu,” tutur Muh. N Tuli.

Terpisah anggota KPU Provinsi Gorontalo Veryanto Madjowa menambahkan, sebelumnya KPU Provinsi Gorontalo juga selalu melakukan koordinasi dengan KPU RI terkait pelaksanaan pleno penetapan calon baik tertutup internal KPU maupun terbuka.

“Biarlah hal ini menjadi catatan Bawaslu untuk KPU Provinsi Gorontalo, karena itu memang sudah menjadi tugas mereka sebagai salah satu bagian dari penyelenggara pemilukada serentak di Gorontalo,” tukasnya.

Sebelumnya, Hingga berakhirnya batas akhir penetapan pasangan calon, Senin (24/10), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Gorontalo tak menggelar pleno terbuka penetapan pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur. Terkait hal ini, Bawaslu Gorontalo menilai KPU terindikasi telah melakukan pelanggaran administrasi. (tr-45/hargo)

Share

Leave a Comment