Langkah NKRI Mulus, Bawaslu Tolak Laporan HATI-Hanura


GORONTALO Hargo.co.id – Langkah calon petahana di Pilgub Gorontalo Rusli Habibie-Idris Rahim atau dikenal duet Nyata Karya Rusli Idris (NKRI) berjalan mulus menuju hari pencoblosan pada 15 Februari mendatang. Hal itu seiring keputusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Gorontalo menolak laporan pasangan Hana Hasanah-Tony Junus (HATI) dan partai Hanura atas dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan calon gubernur Rusli Habibie.

Yang dipersoalkan adalah tidak dimasukkannya salinan putusan Mahkamah Agung atas kasus pencemaran nama baik Rusli Habibie terhadap Budi Waseso. Saat mendafftar sebagai calon gubernur Rusli Habibie hanya memasukkan petikan putusan Mahkamah Agung.

Keputusan Bawaslu menolak laporan HATI dan Partai Hanura diambil dalam rapat pleno tertutup yang berlangsung di Hotel Melirof, Kota Gorontalo. Saat memberikan keterangan pers di salah satu rumah makan di Kota Gorontalo tadi malam (10/1), Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo, Siti Haslina Said menjelaskan, Bawaslu telah memutuskan untuk menghentikan pengusutan laporan dugaan pelanggaran administrasi berkas calon Gubernur Rusli Habibie.

Keputusan ini diambil, karena berdasarkan hasil penelusuran dan koordinasi Bawaslu Provinsi Gorontalo dengan sejumlah instansi terkait, tidak ditemukan unsur pelanggaran administrasi dalam syarat calon Gubernur Gorontalo Rusli Habibie. Siti mengungkapkan, tiga anggota Bawaslu telah menggelar rapat pleno tertutup sejak pukul 16.00 wita hingga 17.30 wita. Dalam rapat itu diputuskan, dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Rusli Habibie saat mendaftar sebagai calon Gubernur Gorontalo, dinyatakan tidak terbukti.

“Laporan dugaan pelanggaran Administrasi Cagub Rusli Habibie yang dilayangkan oleh pasangan HATI dan Partai Hanura diputuskan tidak terbukti,” ujar Siti Haslina Said yang didampingi dua komisioner Bawaslu Provinsi Gorontalo lainnya, Nanang Masaudi dan Arijadi. Siti menambahkan, jika pihaknya sudah mengecek langsung ke Mahkamah Agung. “Dan memang benar hingga saat ini putusan kasus Rusli Habibie memang belum diserahkan ke Pengadilan Negeri Gorontalo,” ujarnya. Selain itu, hasil koordinasi Bawaslu Provinsi Gorontalo bersama Bawaslu RI menyatakan bahwa, substansi petikan putusan dan salinan putusan yang selama ini menjadi materi laporan pasangan HATI dan Partai Hanura ke Bawaslu, dinyatakan sama.

Tak hanya itu, Bawaslu RI juga menilai kealpaan Rusli Habibie dalam memasukkan salinan putusan bukan merupakan kesalahan dari Rusli Habibie sendiri. Karena sebelumnya Rusli Habibie sendiri sudah melakukan upaya permohonan salinan putusan ke Pengadilan Negeri Gorontalo maupun Mahkamah Agung sebelumnya yang kemudian hanya diberikan salinan petikan putusan. “Memang benar berkas yang dimasukkan oleh Rusli Habibie saat pencalonan adalah petikan putusan bukan salinan putusan, tapi substansinya tetap sama, sehingga berkas pencalonannya tetap sah,” tambahnya.

Lebih lanjut Siti mengatakan, substansi syarat pencalonan yang meminta salinan putusan adalah memastikan status Rusli Habibie dan lama masa tahanan, dan dalam petikan putusan sudah bisa menjelaskan hal itu. Sementara itu, Selasa (10/1), Bawaslu melakukan pengumuman tentang status temuan dengan inti menghentikan karena tidak memenuhi unsur pelanggaran administrasi syarat calon. (tr-45/hargo)

Share

Leave a Comment