Legalitas 16 Puskesmas Gorut Disoal


 

Hargo.co.id GORUT – Keberadaan 16 Puskesmas yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut) patut dipertanyakan legalitasnya. Pasalnya dari informasi yang diperoleh ternyata, seluruh Puskesmas yang ada di Gorut terutama Puskesmas yang melayani rawat inap tidak mengantongi ijin lingkungan

sebagaimana yang diamanatkan dalam UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

Kepada Gorontalo Post, Ketua LSM Penegak Reformasi Gorut, Jasmin Usu menegaskan hal ini harus mendapatkan perhatian yang serius dari seluruh elemen pemerintah daerah terutama bupati dan wakil bupati “Jika ini memang benar, maka ini merupakan persoalan yang sangat serius dan pelanggaran terhadap undang-undang” tegasnya.

Lantas apa hubungannya dengan legalitas Puskesmas? Dalam pasal 40 ayat 1. Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Maka jelas hubungannya antara izin lingkungan dengan legalitas Puskesmas.

“Selama ini jika memang izin lingkungannya tidak ada maka izin operasi dari Puskesmas-puskesmas yang ada di Gorut tidak ada? Kalau tidak ada kenapa Puskesmas tersebut terus beroperasi selama ini dan apa upaya pihak-pihak terkait selama ini untuk memperbaiki hal tersebut?” kata Jasmin dengan penuh tanya.

Terkait dengan hal tersebut, Kadis Kesehatan Gorut, dr. Wardana Harun mengatakan bahwa memang benar izin lingkungan dari Puskesmas belum ada “Namun kami akan berupaya untuk tahun 2016 ini terutama yang Rawat Inap untuk segera diselesaikan izin lingkungannya” jelasnya.

Namun Wardana juga mengaku sedikit bingung terkait pengurusan izin lingkungan tersebut karena pihaknya tidak mengetahui berapa estimasi anggaran yang akan digunakan sehingga hal itu dirasa sulit untuk diwujudkan.

“Harusnya BLH dapat memberikan gambaran terkait biaya yang harus dikeluarkan untuk pengurusan izinnya. Seperti halnya untuk klasifikasi setiap puskesmas masuk kategori apa dan berapa biayanya” tandasnya.(abk/hargo)

Share

Leave a Comment