Masa Aksi Tuntut Pasangan NKRI Dibatalkan, Ini Kejanggalan KPU dan Bawaslu Gorontalo

Masa Aksi Tuntut Pasangan NKRI Dibatalkan, Ini Kejanggalan KPU dan Bawaslu Gorontalo Massa aksi ketika mencoba ingin masuk ke dalam kantor KPU Provinsi Gorontalo namun belum diizinkan petugas pada demo, Senin (9/1). (foto Jalal Khan/gorontalo Post)

Berita Terkait


GORONTALO,Hargo.co.id – Sebelum mendatangi KPU Provinsi Gorontalo, massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi dan Hukum (APDH), Senin (9/1) kemarin.

Massa Aksi berunjuk rasa di Bawaslu Provinsi. Unjuk rasa di Bawaslu ini juga mendapatkan pengawalan ketat dari kepolisian.

Tiba di kantor lembaga pengawasan penyelenggaraan Pilgub Gorontalo itu, massa aksi langsung berhadapan dengan ratusan personil kepolisian yang memang telah disiagakan sejak pagi hari.

Massa kemudian menyampaikan orasinya dari luar pagar sambil meminta Bawaslu untuk menemui massa aksi yang menginginkan kejelasan adanya laporan terkait dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu Provinsi Gorontalo yang meloloskan salah satu pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur Gorontalo.

Beberapa jam menggelar orasi, massa aksi kemudian ditemui oleh Komisioner Bawaslu Provinsi Gorontalo, Arijadi.

[Baca: Demo Aliansi Demokrasi Ricuh, Massa Aksi Nyaris Adu Jotos]

Di depan Arijadi, massa aksi kemudian menyampaikan sejumlah tuntutannya. Fandli Katili yang menjadi koordinator aksi merasa lolosnya NKRI terdapat beberapa kejanggalan.

Yaitu, adanya temuan tentang kurangnya kelengkapan berkas yang dimasukkan oleh pasangan Rusli Habibie-Idris Rahim (NKRI) saat mendaftar sebagai Cagub-cawagub Gorontalo.

Tak hanya itu, Fanli juga mempertanyakan Bawaslu yang dinilai lalai dalam mengawasi dan meneliti berkas pencalonan para pasangan calon, sehingga membuat pasangan NKRI dinyatakan lolos oleh KPU Provinsi Gorontalo.

“Salah satu tugas Bawaslu adalah mengawasi jalannya tahapan Pilkada, tapi kenapa bisa ada pasangan yang lolos tapi berkas pencalonannya tidak lengkap,” tegasnya.

Selain itu, Fanli juga mendesak Bawaslu Provinsi Gorontalo untuk segera menindaklanjuti temuan kesalahan berkas pencalonan Rusli Habibie.

“Bawaslu punya kewenangan untuk membatalkan pasangan calon, dan faktanya berkas pencalonan Rusli Habibie tidak sesuai dengan aturan sehingga harus segera ditindaklanjuti dengan pembatalan terhadap pasangan NKRI,” tegas Fanli. (tr-45/hargo)

Share

Leave a Comment