Mengenal Sosok Zudan Arif, Plt Gubernur Gorontalo


GORONTALO, Hargo.co.id – Prof Dr.Zudan Arif Fakrulloh, MH resmi menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Gorontalo.

Zudan Arif Fakrulloh sendiri merupakan pejabat eselon I Kemendagri, ia terakhir ke Gorontalo pada Jumat 19 Agustus 2016 lalu dalam rangka rapat koordinasi pemanfaatan data kependudukan di Kabupaten Bone Bolango.

Prof Zudan yang lahir di Sleman, Jogjakarta 24 Agustus 1969 ini merupakan guru besar termuda dalam komunitas intelektual ilmu hukum Indonesia.

Ia meraih profesor pada usia 35 tahun. Perjalanan karir Prof Zudan Arif, diawali dengan menjadi dosen di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya sejak 1 Februari 1993, kemudian di Fakultas Hukum Untag Surabaya sejak tahun 2002 dan  di Universitas Borobudur sejak tahun 2006.

Saat ini adalah Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur. Pernah tercatat sebagai CPNS Badan Urusan Piutang dan Lelang Departemen Keuangan pada tahun 1996, kemudian mengundurkan diri untuk melanjutkan studi pada program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro.

Karir di Kemdagri diawali dengan menjadi CPNS di Badan Diklat pada tanggal 1 April 1999 untuk diarahkan menjadi Widyaiswara.

Pada bulan Desember 2002 mendapatkan penugasan sebagai eselon IV di Badan Diklat Kemdagri yang bertugas untuk menyusun kebijakan pengelolaan STPDN dan IIP yang kemudian digabung menjadi IPDN.

Tanggal 25 Juni 2008 mendapat penugasan baru ke Biro Hukum Setjen Kemdagri sebagai Kepala Bagian Penyusunan Perundang-undangan. Sejak bulan September 2010 ditugaskan sebagai Plt.

Kepala Biro Hukum Kemdagri dan dilantik sebagai Kepala Biro Hukum Kemdagri pada tanggal 9 November 2011.

Prof Dr Zudan Arif Fakrulloh mempunyai peminatan tinggi dan mendalami Hukum Administrasi Negara dan Sosiologi Hukum, menjadi  Guru Besar Termuda dalam komunitas intelelektual Ilmu Hukum Indonesia.

Saat ini masih terus Mengajar/membimbing di Pascasarjana Universitas Indonesia, Universitas Diponegoro, Universitas Sebelas Maret, UNTAG Surabaya,  Universitas Tanjung Pura, Universitas Jayabaya, Universitas Borobudur,  serta Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

Selain itu juga  mengaktualisasikan ilmu pengetahuannya di Kementerian Dalam Negeri dan di Pemda seluruh Indonesia.

Aktivitas lain yang pernah diikuti adalah sebagai anggota Panitia Seleksi Komisi Kejaksaan ahun 2010, Anggota Tim Pakar Pemerintah dalam penyusunan UU Pemerintahan Daerah, RUU Pilkada, RUU BUMD, UU Pemilu, UU MPR, DPR,DPD dan DPRD, UU Parpol, UU Informasi Geospasial, UU Penyelesaian Konflik Sosiak, RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional, RUU Ormas, RUU Desa, RUU Antariksa dan Tim Ahli Pemerintah dalam pengujian Undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Sekerang ini Zudan menjabat sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri. (tro/hargo)

Share

Leave a Comment