Nah Lho, KPU Gorontalo di Gugat 3 Paslon Gubenur

Nah Lho, KPU Gorontalo di Gugat 3 Paslon Gubenur KPU Gorontalo di gugat oleh tiga pasangan calon yang sudah ditetapkan sebelumnya. (Foto jalal khan/Gorontalo Post)

Berita Terkait


GORONTALO, Hargo.co.id – Baru berselang sehari setelah berkomitmen untuk pilkada damai. Tiga pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur Gorontalo rame-rame mengadu ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rabu (26/10).

Mereka menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Gorontalo yang dinilai melanggar ketentuan. Yaitu meloloskan calon/pasangan calon tak sesuai ketentuan.

Pantauan Gorontalo Post, aduan pertama disampaikan kubu Zainuddin Hasan-Adhan Dambea (ZIHAD). Melalui anggota tim sukses Ilham Kuntono, kubu ZIHAD mempersoalkan KPU Provinsi Gorontalo meloloskan pasangan Rusli Habibie-Idris Rahim (NKRI).

Ilham datang ke kantor Bawaslu pada pukul 17.00 wita. Dengan setelah kemeja putih celana hitam, politisi PKS itu datang membawa bundelan berkas.

Saat tiba di kantor Bawaslu, Ilham langsung masuk ke dalam kantor. Dalam waktu hampir bersamaan Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo Nanang Masaudi ikut masuk ke dalam kantor.

Namun, penyampaian laporan berlangsung tertutup. Sekitar 10 menit kemudian, Ilham keluar kantor Bawaslu dan bergegas menuju ke dalam mobil. Gorontalo Post yang coba mengkonfirmasi tak digubris.

Tim sukses pasangan ZIHAD Nixon Ahmad yang dikonfirmasi terpisah menyampaikan, pihaknya menggugat KPU lantaran telah meloloskan Rusli Habibie sebagai calon gubernur.

“Padahal Rusli Habibie masih berstatus sebagai terpidana,” kata Nixon Ahmad.

Selanjutnya pukul 18.55 wita, tim kuasa hukum Rusli Habibie-Idris Rahim (NKRI) yang dipimpin Dorel Amir datang ke kantor Bawaslu Gorontalo.

Mereka juga turut menggugat KPU Provinsi Gorontalo karena dinilai telah melakukan pelanggaran dengan meloloskan Adhan Dambea sebagi calon wakil gubernur.

“Keputusan KPU Provinsi Gorontalo yang meloloskan Adhan Dambea sebagai calon wakil gubernur adalah sebuah kesalahan, karena berkas ijazah yang dilampirkan oleh Adhan Dambea sudah ditarik kembali oleh Diknas Provinsi Sulawesi Utara,” ujarnya.

Tak hanya itu, Dorel juga mengatakan, semestinya KPU Provinsi Gorontalo bisa merujuk pada putusan Mahkamah Agung terkait ijazah Adhan Dambea, yang sebelumnya sempat bermasalah saat pelaksanaan Pilwako tahun 2013.

“KPU seharusnya bisa merujuk ke putusan MA, karena itu sudah memiliki kekuatan hukum yang mengikat,” tukasnya.

Share

Leave a Comment