Nah Lho, Tanggapi Pertanyaan Massa Aksi, Komisioner-Ketua Bawaslu Beda Pendapat

Nah Lho, Tanggapi Pertanyaan Massa Aksi, Komisioner-Ketua Bawaslu Beda Pendapat Dialog perwakilan massa unjuk rasa dengan salah satu komisioner Bawaslu Komisioner Bawaslu Provinsi Gorontalo, Arijadi. Massa menyoroti Bawaslu yang dianggap tidak maksimal mengawasi Pilgub. (Foto Jalal Khan/Gorontalo Post)

Berita Terkait


GORONTALO, hargo.co.id – Ada yang menarik pada penyampaian Arijadi komisioner dan Siti Haslina Said ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo.

Menanggapi tuntutan dari massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi dan Hukum (APDH), Senin (9/1) kemarin. Dua petinggi Bawaslu Provinsi Gorontalo itu berbeda pendapat.

Massa aksi mempertanyakan kejelasan adanya laporan terkait dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu Provinsi Gorontalo yang meloloskan salah satu pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur Gorontalo.

Ya, menurut mereka salah satu pasangan calon yakni pasangan Rusli Habibie-Idris Rahim (NKRI) saat mendaftar sebagai Cagub-cawagub Gorontalo berkas kelengkapan berkas yang dimasukkan memiliki kekurangan.

Tak hanya itu, massa aksi juga mempertanyakan Bawaslu yang dinilai lalai dalam mengawasi dan meneliti berkas pencalonan para pasangan calon, sehingga membuat pasangan NKRI dinyatakan lolos oleh KPU Provinsi Gorontalo.

Menanggapi hal itu, Arijadi mengatakan, saat penelitian berkas pencalonan pasangan NKRI yang diserahkan oleh KPU kepada Bawaslu, dirinya mengakui bahwa ia tidak sempat memeriksa secara detail seluruh berkas pencalonan.

“Saya hanya melihat list berkas-berkas yang terlampir dalam berkas pencalonan NKRI, dan disana tidak tertulis ‘Petikan Putusan’, melainkan ‘Salinan Putusan’,” ujarnya.

[Baca: Masa Aksi Tuntut Pasangan NKRI Dibatalkan, Ini Kejanggalan KPU dan Bawaslu Gorontalo]

Karena menurutnya, Komisioner Bawaslu yang bertanggung jawab untuk memastikan kelengkapan berkas para paslon adalah Nanang Masaudi yang bertugas di bidang pengawasan.

Arijadi juga berjanji kepada para demonstran bahwa, Bawaslu Provinsi Gorontalo akan memutuskan perkara ini, Rabu (11/1) besok.

Namun, pernyataan Arijadi itu berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo, Siti Haslina Said.

Dikonfirmasi melalui telepon seluler, senin (9/1) kemarin, Siti mengatakan, yang tercantum dalam berkas pencalonan NKRI adalah ‘Petikan Putusan’, bukan ‘Salinan Putusan’.

“Bawaslu tetap melakukan penelitian terhadap kelengkapan berkas setiap paslon, termasuk berkas milik NKRI,” ujarnya.

Siti mengungkapkan, untuk status terpidana Rusli Habibie, pihaknya bersama KPU sudah melakukan koordinasi di Kantor Kejaksaan Tinggi Gorontalo dan Pengadilan Tinggi Gorontalo, dan hasil konsultasinya adalah ‘Petikan Putusan’ sama substansinya dengan ‘Salinan Putusan’.

“Kami punya rekaman sewaktu konsultasi bersama Kepala Kejati Gorontalo dan Pengadilan Gorontalo, dan kata mereka itu tidak masalah,” tambahnya.

[Demo Aliansi Demokrasi Ricuh, Massa Aksi Nyaris Adu Jotos]

Disamping itu, Siti mengatakan, pihaknya tetap akan menindaklanjuti laporan terkait berkas pencalonan NKRI.

“Tadi (Senin,red) saya sudah berkonsultasi dengan Bawaslu RI terkait persoalan ini, dan juga mendatangi Mahkamah Agung untuk mempertanyakan apakah putusan milik Rusli Habibie sudah diteruskan ke Pengadilan Negeri Gorontalo atau tidak, dan hasilnya putusan memang belum diserahkan ke Pengadilan,” tandasnya. (tr-45/hargo)

Share

Leave a Comment