NKRI Lolos dari Sanksi, Kata Aktivis Ini, Bawaslu Berada di Bawah Tekanan, Tapi….


GORONTALO, Hargo.co.id – Koordinator Aliansi Penegak Demokrasi dan Hukum (APDH) Gorontalo Fanly Katili menilai Surat Keputusan (SK) Bawaslu dikeluarkan di bawah tekanan.

Pasalnya, SK tersebut dikeluarkan pada saat ada desakan.

“Kami mencurigai indikasinya seperti itu,” kata Fanly Katili.

Lebih lanjut menurut Fanly Katili, pihaknya mencurigai ada indikasi pembiaran oleh Bawaslu berkaitan fungsi pengawasan.

Khususnya terkait syarat pencalonan Rusli Habibie. Pasalnya, dalam cek list yang disampaikan KPU ke Bawaslu tertulis jelas salinan putusan.

Sementara yang dilampirkan dalam dokumen pencalonan hanya petikan.

“Saya khawatir ada niat pemufakatan antara KPU dan Bawaslu. Sebab, dalam PKPU nomor 9 tahun 2016 pasal 42 ayat (1) huruf i angka 3 sangat jelas disebutkan bahwa salinan putusan, bukan petikan putusan,” tutur Fanly Katili.

Karena itu, Fanly menegaskan, pihaknya akan menempu jalur hukum lebih lanjut berkaitan permasalahan ini. “Kita akan melapor ke DKPP,” tandas Fanly.

Menanggapi hal itu, Komisioner Bawaslu Provinsi Gorontalo, Nanang Masaudi mengakui bahwa pihaknya memang tidak teliti dalam memeriksa kelengkapan berkas seluruh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur gorontalo.

“Memang Bawaslu itu dalam pedomannya memastikan setiap tahapan itu berjalan lancar sesuai dengan PKPU. Tapi saat pengecekan berkas kita tidak mengamati secara detail. Karena kita hanya memeriksanya melalui lampiran formulir B2KWK terkait syarat pencalonan,” ujarnya.

Selain itu, Nanang juga mengatakan kelengkapan dokumen itu ada di tangan KPU, karena yang diberikan wewenang memang hanya KPU Provinsi Gorontalo.

“Kecuali jika ada laporan masyarakat pada proses penelitian, baru disitulah celah kami untuk memeriksa kelengkapan seluruh dokumen milik ketiga pasangan calon,” tambahnya.

Lebih lanjut Nanang mengatakan, Bawaslu hanya mengawasi prosesnya sudah berjalan atau tidak.

Sedangkan kelengkapan dokumen menjadi wewenang dari KPU itu sendiri. Nanang juga menegaskan, keputusan dari pleno Bawaslu tidak ada tekanan maupun berdasarkan dari kepentingan pihak manapun.

Tak hanya itu, Nanang juga menepis penilaian masyarakat yang menduga Bawaslu akan merasa terintervensi akibat terjadinya dua kali gelombang aksi yang mendatangi kantor Bawaslu Provinsi Gorontalo. (tr-45/hargo)

Share

Leave a Comment