Panwasluh Boalemo Ketok Palu Gugatan PAHAM-DAMAI


TILAMUTA, Hargo.co.id – Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Boalemo hari ini (8/11) juga akan memutuskan gugatan dua pasangan calon. Yaitu gugatan calon petahana Rum Pagau-Lahmudin Hambali (PAHAM) dan pasangan calon perseorangan Darwis Moridu-Anas Jusuf (DAMAI). Dua pasangan ini bisa saja sedang dilanda harap-harap cemas (H2C), sebab jika gugatan dikabulkan, bisa jadi ada yang direkomendasikan untuk dicoret dari kontestan.

Keputusan akan diambil setelah Panwaslih Boalemo menempuh beberapa kali sidang sengketa. Dimulai dari mendengarkan gugatan pemohon, tanggapan termohon hingga keterangan
saksi dalam perkara tersebut.“Besok (Selasa hari ini,red) kami baru menjadwalkan sidang pembacaan putusan. Saat ini kami sedang menempuh kajian,” ucap Ketua Panwaslih Boalemo, Sukarman Rahim saat dihubungi Gorontalo Post, Senin (7/11).

Ia pun belum begitu banyak berkomentar. Pastinya menurut penuturan Sukarman Rahim, dalam sidang pembacaan putusan pihaknya telah melaluiproses penanganan sengketa sesuai ketentuan perundang-undangan dan Perbawaslu. Tentunya pula tidak menyepelekan sikap yang menjunjung tinggi integritas serta waktu yang ditetapkan. “Mengingat batas waktupenyelesaian sengketa sampai Selasa (8/11), maka untuk jadwalnyadiselenggarakan pada pukul 16.00 Wita dan pukul 20.00 Wita,” ungkapnya singkat.

Terkait penanganan sengketa Pilkada, Panwaslih Boalemo sebelumnya menerima dua aduan. Yakni dari kubu pasangan petahana RuPagau-Lahmudin Hambali (PAHAM) sebagai pemohon dan KPU selaku termohon dengan nomor register perkara 001/PS/GO.01/X/2016. Inti dari tuntutan PAHAM meminta KPU membatalkan surat keputusan (SK) terkait penetapan pasangan DAMAI yang dinilai tidak memenuhi syarat ijazah.

Disatu sisi, pandangan perseorangan Darwis Moridu-Anas Jusuf (DAMAI)turut melayangkan gugatan yang teregister nomor 002/PS/GO.01/X/2016.Tuntutannya meminta KPU Boalemo membatalkan keputusan KPU terkaitpenetapan pasangan PAHAM sebagai peserta Pilkada lantaran terdapat kebijakan petahana tersebut dinilai melakukan pelanggaran terhadap kebijakan pergeseran atau mutasi pejabat. Sebagaimana dalam UU 10/2016 menegaskan bahwa petahana dilarang melakukan mutasi dalam kurun waktu 6 bulan sebelum ditetapkan sebagai calon. (nrt/hargo)

Share

Leave a Comment