Pemprov Gorontalo Batal Lantik Para Pejabatnya


GORONTALO, hargo.co.id – Rencana pemerintah Provinsi Gorontalo untuk melantik lebih awal pejabat eselon III, dan IV batal lagi.

Sebelumnya, yang diundur ke 3 Januari hanyalah pelantikan untuk pejabat eselon II.

Sementara untuk pejabat eselon III dan IV sejatinya digelar kemarin, (30/12).

Namun tiba-tiba saja jadwal tersebut kembali diulur dan kembali kepada konsep awal. Pemerintah Provinsi Gorontalo baru akan melantikan sekaligus pejabat eselon II, III, dan IV pada 3 Januari 2017.

Sebelumnya, sebagaimana beritakan Gorontalo Post, edisi, kemarin, (30/12), Plt. Gubernur Gorontalo Prof. Zudan Arif Fakrullah menyampaikan, bahwa, pelantikan pejabat eselon II diundur, karena harus menuntaskan dulu hasil tes open biding.

Menurut Zudan, tes seleksi pejabat khusus untuk 7 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru itu harus diulang karena proses seleksi oleh pantia tidak memenuhi prosedur.

Sebagaimana diketahui, 7 OPD baru dalam struktur pemerintah Provinsi Gorontalo masing-masing, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, (DPRKP), Dinas Pariwisata (Dispar), Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Kominfo dan Satatistik), Dinas Kerasipan, Badan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Dari hasil tes oleh pantia seleksi, ada 6 nama yang mengantongi nilai tertinggi sesuai dengan OPD yang dilamarnya. Yakni, posisi Sekretaris DPRD atas nama H Sul Moito, Kadis Petumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Rusli Wahjudewey Nusi, Kadis Pariwisata adalah Nancy Lahay,
Kadis Komunikasi Informatika dan Statistik atas nama Risjon K Sunge, Kadis Kearsipan, Sofian Ibrahim, dan Sunandar Bokings untuk Kepala Bandiklat. Sementara itu untuk OPD Satpol PP sedari awal harus diulang karena yang melamar hanya 1 orang.

“Tes open bidding ini akan kita ulang. Masalahnya pengumuman Nomor 800/Pansel/XII/6/2016 tentang seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama menyebut seleksi itu melalui 5 tahapan dengan sistem gugur meliputi Seleksi Administrasi, Seleksi Penulisan Makalah, Seleksi Presentasi dan Wawancara, Assesment dan tahapan terakhir adalah rekam jejak. Tapi yang dibuat pantia tidak sistem gugur, sehigga harus diulang,” kata Plt. Gubernur Zudan Arif Fakrullah.

Lantas bagaimana dengan tanggapan para pejabat tersebut. Saat coba dikonfirmasi Gorontalo Post, para pejabat ini enggan berkomentar banyak. Sebab, sesuai ketentuan, penentunya adalah Plt. Gubernur. Mereka menyerahkan sepenuhnya hasil tersebut kepada Plt. Gubernur Prof. Zudan Arif Fakrullah.

“Kita ini dituntut loyal. Nanti kita serahkan saja pada pak. Plt. bagaimana keputusannya. Yang pasti kita sudah berupaya untuk ikut serta dengan baik dalam proses seleksi,” kata salah satu pejabat peserta Open Biding tersebut.

Sementara itu ketika dikonfirmasi kepada Prof. Zudan apakah pengulangan proses open biding tidak akan menghambat jalannya program pemerintah? Mengingat, sedianya mulai 3 Januari pemerintah sudah harus eksis dengan OPD baru ?

Zudan menyampaikan, ia sudah menyurat kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) agar jabatan tersebut di Pltkan terlebih dahulu. Saat ini, ia masih menunggu surat dari Kemendagri tersebut turun. Setelah surat tersebut resmi turun, maka kemungkinan pelantikannya akan digelar tanggal 3 Januari sekaligus, pejabat eselon II, III, dan IV.

“Nanti setelah ini di Pltkan, proses seleksi akan jalan. Setelahnya baru kita akan lantik secara definitif,” pungkasnya. (and/hargo)

Share

Leave a Comment