Pemukiman di Danau Limboto Bakal Direlokasi


Hargo.co.id GORONTALO – Sejumlah desa di Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo tepatnya yang berada di dekat Danau Limboto sangat rawan terjadi banjir.

Setiap kali Gorontalo berada di musim penghujan, wilayah tersebut pasti tergenang. Parahnya lagi, karena letaknya di sisi Danau, genangan air biasanya nanti setelah berbulan-bulan baru surut.

Untuk menangani hal ini, pemerintah Kabupaten Gorontalo telah merencanakan dua alternatif.

Membangun Talud atau Biopori yang nantinya akan mempercepat resepan air danau yang masuk ke dalam tanah atau merelokasi warga yang bermukim di kawasan itu.

Menurut Fadli, untuk solusi pembuatan Talud pemerintah Kabupaten telah memintakan agar kepala desa/lurah dapat menganggarkannya melalui Dana Desa. Sementara untuk rencana merelokasi adalah hasil koordinasi dengan Balai sungai dan Instansi terkait lainnya.

“Relokasi lokal ini merupakan opsi terakhir yang nantinya akan ditempuh. Tapi ini masih akan kita kaji lagi. Apakah relokasi yang akan dilakukan disesuaikan dengan kondisi warga dan menjamin kesejahteraan mereka,” jelas Fadli ketika diwawancarai Gorontalo Post.

Selain itu terkait denagn masalah banjir di Kabupaten Gorontalo, Fadli menyampaikan, pihaknya telah resmi menarik status darurat banjir.

Meski begitu, belum semua wilayah yang banjirnya sudah selesai. Salah satu contohnya adalah di wilayah Kecamatan Tilango. Pemukiman masyarakat di Tilango tepanya pemukiman di pesisir Danau Limboto hingga kini masih tergenang air.

Menurut Fadli dicabutnya status darurat banjir di Kabupaten Gorontalo karena rehabilitas awal sudah selesai.

Untuk desa di Kecamatan Tilango yang masih terendam hal itu lumrah karena berada di pesisir Danau Limboto.

Genangan air tersebut dipicu meluapnya Danau yang biasanya merendam pemukiman warga sampai berbulan-bulan.

Kondisi ini dikarenakan resapan air tanah di wilayah itu tidak normal dan luasan Danau Limboto yang mulai mulai menyusut.

Dicabutnya Status Darurat Banjir, selanjutnya Kabupaten Gorontalo ditetapkan Transisi Banjir.

“Karena status bencana sendiri sesuai rencana penanganan BNPB dilakukan tiga tahapan. Masa darurat bencana, masa transisi dan masa rehabilitasi rekonstruksi,” terangnya.

Untuk masa transisi ini, kata Fadli, pemerintah Kabupaten Gorontalo akan mengumpulkan data-data kerugian yang diakibatkan banjir. Pemerintah desa dituntut berperan mengumpulkan data di desanya masing-masing berkaitan dengan kerugian materil. (tr-53/hargo)

Share

Leave a Comment