Pidana Menanti Pemilik Hewan Lepas

Pidana Menanti Pemilik Hewan Lepas Kasat Pol PP Kabupaten Gorontalo Husain Ui menerima kunjungan Serikat Pekerja Mandiri PG. Gorontalo yang mengadukan masalah hewan lepas merusak ratusan hektare lahan tebu PG Gorontalo, Kamis (3/11/2016).

Berita Terkait


Hargo.co.id GORONTALO – Ancaman krisis gula pasir yang dipastikan akan melanda Gorontalo mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Gorontalo.

Pasalnya, dampak dari masalah itu karena kondisi lahan tebu milik PT Pabrik Gula (PG) Gorontalo sebanyak ratusan hektare rusak di makan hewan ternak berupa sapi yang dilepas secara liar.

Hal ini ditegaskan Kasat Pol PP Kabupaten Gorontalo Husain Ui saat menerima kunjungan Serikat Pekerja Mandiri PG. Gorontalo yang dipimpin Yervan Bilandatu, Kamis (3/11/2016).

“Dalam Perda Kabupaten Gorontalo No.4/2014 tentang penertiban hewan ternak berlaku tidak hanya bagi yang mengikat hewan ternaknya saja yang dilarang, bahkan melepas di pekarangan adalah sebuah pelanggaran. Terlebih jika hewan ternak itu sudah merusak tanaman milik orang lain dan mengakibatkan kerugian materil,”tegas

Husain Ui. Pernyataan Husain Ui ini tidak main-main karena dirinya prihatin kondisi ribuan lahan tebu PG Gorontalo yang rusak dimakan hewan lepas berupa sapi.

Sebelumnya dikatakan Ketua Serikat Pekerja Mandiri PG. Gorontalo Yervan Bilandatu, salah satu indikasi kerusakan tanaman tebu karena faktor tidak adanya tindakan tegas sebagai implementasi dari Perda Kabupaten Gorontalo No.4/2014 tentang penertiban hewan ternak.

Sebagai warga Gorontalo yang baik, perda tersebut tidak henti-henti dibantu disosialisasikan oleh karyawan PG, baik itu formal maupun ketika bertemu perorangan. Dengan adanya peraturan daerah tentang larangan hewan ternak dilepasliarkan berarti adanya aturan mendukung investasi perkebunan yang ada di daerah itu.

Namun sejak terbitnya aturan tersebut, kini peraturan tinggal peraturan. Perjalanan dari perda tersebut tidak ada realisasinya. Mengapa demikian ini menjadi muncul ke permukaan oleh sebab kurang seimbangnya antara program Pemda dengan adanya pemberian hewan ternak ke masyarakat tidak terseleksi apakah yang bersangkutan memiliki kandang.

Ini seharusnya menjadi syarat penting sehingga dinilai anggota masyarakat ini berhak untuk diberikan bantuan hewan ternak (sapi, red) atau tidak. Buktinya, sapi melintas kemana-mana dan merusak tanaman tebu.

“Diakui pemerintah jika pelanggaran terjadi atas perda tersebut merupakan pidana. Namun, itu dibiarkan saja. Tapi tindakan tegasnya tidak ada. Terlebih, perda ini bukan kami yang buat,” tegas Yervan Bilandatu.

Akibat kejadian yang bertahun-tahun ini PG kehilangan produksi mencapai 400 Ha lebih per tahunnya, atau lebih dari 2.000 ton gula setara dengan kebutuhan gula 80.000 orang/tahun.

“Ini penyakit menahun. Ribuan hektar sudah dirusak ternak sapi. Nanti kalau ada kelangkaan gula, apa mau menyalahkan PG? Cek dulu kenapa dan ada apa di lahan kami?” Kata Yervan.

Tindakan tegas pemerintah sebagai yang melahirkan perda itu iperlukan, selain itu juga terkait instansi lain yang menegakan sanksi yang tegas juga tanpa pandang bulu. (roy/hargo)

Share

Leave a Comment