PNS di Kemenpora Harapkan Korpri Aktif Kembali


Wonderful Indonesia

Hargo.co.id JAKARTA – Jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), berharap kepengurusan Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) yang menaungi mereka selama ini dapat diaktifkan kembali.

Demikian ditegaskan Pelaksana Tugas Sekretaris Kemenpora (Plt Sesmenpora) Yuni Poerwanti seusai memimpin upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda (HSP) ke-88 tahun 2016 di halaman Kantor Kemenpora Senayan, Jakarta, Jumat (28/10/2016).

Menurut Yuni, pihaknya segera mengaktifkan kembali Dewan Pengurus Korpri di Kemenpora, dan segera melaporkannya kepada Menpora Imam Nahrawi.

“Sebagai Pembina ASN di Kemenpora tentunya kami sangat mengharapkan Dewan Pengurus Korpri segera aktif kembali sebagai amanat undang-undang,” ujar Yuni.

Dia mengakui sudah menerima surat dari Dewan Pengurus Korpri Nasional (DPKN) mengenai hal ini. Karenanya dalam waktu dekat ini, akan dipersiapkan pembentukan kembali Dewan Pengurus Korpri Kemenpora.

Namun sebagai Plt Sesmenpora, pihaknya harus melaporkan hal ini terlebih dahulu kepada Menpora sebagai pimpinan tertinggi di kementerian. Hal tersebut perlu dilakukan agar proses berjalan lancar dan tidak menyalahi prosedur dan ketentuan yang ada.

Sekadar informasi Dewan Pengurus Korpri Kemenpora terakhir aktif pada tahun 2013, sebelum dibekukan, menyusul ketiadaan anggaran yang menopang kegiatan mereka selama ini.

Upaya mengaktifkan kembali Dewan Pengurus Korpri Kemenpora telah dirintis sejak tahun lalu, menyusul pergantian Menpora. Namun upaya tersebut terganjal berbagai kendala, termasuk padatnya kegiatan di lingkungan Kemenpora.

Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional (DPKN), Prof Dr Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH, beberapa waktu lalu mengatakan, terdapat sekitar 12 kementerian atau lembaga (K/L) yang sudah terbentuk sekretariat Korprinya, tapi kemudian mati suri. Dalam catatannya, ada pula 18 K/L yang belum pernah membentuk organisasi Korpri.

Menurut Zudan, pihaknya telah mengirimkan surat, kepada kementerian dan lembaga yang bersangkutan untuk mempertanyakan hal tersebut. Ada beberapa dewan pengurus yang langsung merespons dan segera membentuk dewan pengurus masing-masing, di antaranya Dewan Pengurus Korpri Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan Dewan Pengurus Korpri Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Share

Leave a Comment