PNS Harus Menguasai Teknologi Informasi


Hargo.co.id JAKARTA – Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) saat ini berperan menjadi komponen pendukung utama pembangunan di pelbagai bidang. Dalam pemerintahan, kemajuan TIK diadopsi untuk menunjang kinerja pemerintahan melalui program e-Government (e-Govt).

Sayangnya menurut Deputi Inovasi Lembaga Administrasi Negara (LAN), Dr Tri Widodo Utomo, kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) masih minim penguasaan terhadap TIK. Padahal, penggunaan TIK dapat mendorong tata laksana pemerintahan yang bersih (good governance).

“Kendalanya justru di situ. Literasi IT di kalangan birokrat belum merata. ASN yang sudah berumur, dan terutama di daerah pelosok, masing cukup banyak yang mengalami gagap teknologi,” kata Tri.

Tingkat literasi TIK pada ASN, kata Tri, sangat diperlukan dalam pengembangan maupun implementasi e-Govt di masa yang akan datang. Anggota Ketua II bidang Departemen Inovasi, Dewan Pengurus Korpri Nasional (DPKN) ini menambahkan, fakta di lapangan menyebutkan, untuk sekadar membuat akun atau membuka e-mail, aparatur sipil negara (ASN) terkadang harus dibantu orang lain.

Artinya, kata Tri, realitas ‘digital-divide’ itu memang masih ada. Untuk itu, kemampuan penggunaan IT ini perlu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pengukuran kompetensi ASN atau untuk rekrutmen pegawai yang akan datang.

Ketika ditanya apakah LAN memiliki data literasi TIK di kalangan PNS, Tri menjawab, “Sampai saat ini, penelitian yang sifatnya kasus sudah cukup banyak. Namun untuk data nasional tentang literasi TIK di kalangan aparatur, dirinya mengaku belum pernah memperoleh datanya,” kata dia.

Untuk itu, upaya meningkatkan kualitas PNS agar lebih melek teknologi informasi dan komunikasi, tak cukup memberikan pelbagai pelatihan yang sifatnya konvensional. Korpri mendorong penggunaan TIK bagi PNS, dengan membuat kebijakan yang bersifat afirmatif.

“Yakni mewajibkan setiap pegawai untuk menggunakan IT. Sebagai contoh, hilangkan kebiasaan membuat disposisi berbasis kertas, dan beralihlah ke e-disposisi. Penggunaan naskah dinas elektronik yang diatur dalam UU No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan harus dibudayakan,” imbuhnya.

Menurut Tri, dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Kementerian Komunikasi dan Informasi, didorong untuk dapat mengawal transisi “birokrasi manual” menjadi “biokrasi digital”. “Itu kalau kita benar-benar ingin mewujudkan birokrasi kelas dunia tahun 2025,” katanya.

Share

Leave a Comment