RESMI, Sengketa Pilgub Antara ZIHAD vs NKRI di PT TUN Berakhir

RESMI, Sengketa Pilgub Antara ZIHAD vs NKRI di PT TUN Berakhir Pembacaan putusan majelis hakim PTTUN Makasar yang mengabulkan pencabutan gugatan NKRI pada sidang yang berlangsung, Rabu (23/11). (istimewa)

Berita Terkait


GORONTALO, Hargo.co.id – Penanganan sengketa Pemilihan Gubernur (Pilgub) Gorontalo oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Makasar telah berakhir.

Ini seiring putusan majelis hakim PTTUN Makasar yang mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dari pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur Rusli Habibie-Idris Rahim (NKRI) dalam sidang yang berlangsung Rabu (23/11).

Sebelumnya, majelis hakim PTTUN juga telah menolak gugatan pasangan Hana Hasanah-Toni Junus (HATI) karena pengajuan gugatan sudah terlambat.

Atau telah melewati batas waktu pengajuan gugatan yaitu maksimal tiga hari setelah keluarnya putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait sengketa Pilgub.

Putusan majelis hakim mengabulkan pencabutan gugatan pasangan NKRI dengan nomor perkara 18.G/PTTUN Mksr/2016 disampaikan dalam sidang yang berlangsung sekitar pukul 15.30 wita.

Persidangan itu dihadiri oleh penggugat dalam hal ini tim kuasa hukum NKRI, dan pihak tergugat yaitu kuasa hukum KPU Provinsi Gorontalo.

Dalam sidang itu, hakim membacakan hasil putusan PTTUN Makassar yang memutuskan untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan oleh tim NKRI.

Sidangpun kemudian langsung ditutup oleh ketiga majelis hakim dan diputuskan tidak ada sidang lanjutan lagi.

Dihubungi Gorontalo Post usai pelaksanaan sidang, Kuasa hukum tim NKRI, Dorel Almir menyebutkan, pihaknya secara resmi telah menerima salinan putusan terkait gugatannya ke PTTUN Makassar atas putusan KPU Provinsi Gorontalo sebelumnya.

“Salinan putusannya (PTTUN Makassar) mengabulkan permohonan pencabutan gugatan oleh penggugat dalam hal ini Rusli Habibie,” ungkapnya.

Dengan keluarnya putusan itu, secara otomatis tak ada lagi sidang lanjutan terkait gugatan tim NKRI ke PTTUN Makassar.

“Tadi KPU juga sudah menyampaikan menerima dan tidak keberatan lagi atas permohonan pencabutan gugatan yang kami sampaikan ke hakim,” tambahnya.

Sementara itu, tim kuasa hukum KPU Provinsi Gorontalo, Salahudin Pakaya juga membenarkan putusan pencabutan gugatan itu.

Salahudin mengatakan, hakim telah mengabulkan permohonan dari penggugat untuk mencabut gugatan.

“Kami tentunya juga mengucapkan terima kasih kepada tim NKRI dan seluruh pihak terkait pencabutan gugatan ini, dan dengan adanya putusan ini berarti tak akan ada lagi sidang lanjutan terkait pleno penetapan calon” ujarnya. (tr-45/jdm/csr)

Share

Leave a Comment