Rp 2 Triliun Serapan APBD-APBN Gorontalo Belum Habis


Hargo.co.id GORONTALO – Pemerintah daerah Gorontalo, baik provinsi, kabupaten-kota dan instansi vertikal saat ini, tak bisa lagi berleha leha dalam mengelola anggaran.

Memasuki akhir tahun, ternyata masih sangat besar pagu anggaran yang belum dibelanjakan. Padahal akhir belanja anggaran, maksimal tanggal 15 desember tahun ini, atau tinggal tersisah 13 hari kerja.

Dari total pagu anggaran yang ada, baik APBN maupun APBD di Gorontalo, realisasinya belum menyentuh angka 90 persen.

Data yang diperoleh Gorontalo Post dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal (Dirjen) Perbendaharaan Gorontalo menyebutkan, untuk APBD Provinsi/Kabupaten/Kota dengan total pagu mencapai Rp 6,35 triliun, yang terserap hingga 27 november 2016 baru mencapai Rp 5,25 triliun, atau masih ada Rp 1,10 triliun yang harus dihabiskan dalam 13 hari kedepan. Begitu pun dengan APBN yang mengucur ke Gorontalo.

Pada setiap satuan kerja (satker) meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal dan dana bantuan sosial (Bansos) yang terserap baru Rp 3,13 triliun dari total pagu Rp 4,21 triliun atau masih ada sekitar Rp 1,08 triliun yang belum terserap. Dengan begitu, masih ada Rp 2,1 Triliun dana pemerintah di Gorontalo yang harus dihabiskan dalam waktu dua minggu kerja. Atau dalam sehari, Rp 167,6 miliar uang yang harus dibelanjakan.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo, Ismed Saputra SE, MM kepada Gorontalo Post mengatakan, dana yang belum terserap biasanya disebabkan oleh banyak hal. Diantaranya, pegawai (bendahara) di Satker sakit ataupun pihak ketiga pelaksana pekerjaan belum mengajukajn tagihan.

“Untuk masalah ini, khusus untuk APBN, kami langsung turun ke setiap Satker untuk mengetahui langsung apa saja kendala yang mereka hadapi. Apabila penyebabnya karena pihak ketiga belum mengajukan, maka pihak ketiga harus diberi teguran,”katanya.

Ismed menjelaskan, sesuai ketentuan yang ada, tagihan untuk proyek yang selesai diantara 1 sampai 30 November, paling lambat diajukan ke KPPN pada 16 Desember. Sementara untuk proyek yang selesai antara 1 Desember sampai 31 Desember 2016 paling lambat diajukan ke KPPN pada 23 Desember.

“Ini harus diperhatikan oleh Satker. Kalau pengajuan tagihan lambat atau lewat batas waktu itu, nanti Satker sendiri yang akan repot. Tagihan bisa tetap dilanjutkan tetapi akan melalui lagi proses lebih panjang,”jelasnya.

Lebih lanjut Ismet menjelaskan,untuk anggaran yang tidak terserap jelas akan berdampak pada perekonomian sebab dananya tidak terserap dan berputar di daerah.

Padahal seperti diketahui, pergerakan uang di Gorontalo masih didominasi investasi pemerintah yang bersumber dari APBN dan APBD. Untuk APBD sendiri, kata Ismet, dananya kan tetap berada di kas daerah.

Sedangkan untuk APBN akan kembali ke kas pusat. Selain itu, dampaknya juga akan berpengharuh pada alokasi anggaran pada tahun mendatang.

“Itu akan jadi salah satu pertimbangan pengalokasian anggaran kedepan,” jelasnya.

Sehingga itu, ia mengimbau agar sisa waktu saat ini dapat dimanfaatkan sebaik baiknya oleh setiap Satker untuk segera mengajukan tagihan dan pihak ketiga dapat mengebut pelaksanaan pekerjaan dengan tetap memperhatikan kualitas.(dan/hargo)

Share

Leave a Comment