Telisik Korupsi Bakamla, KPK Bakal Periksa DPR


JAKARTA, hargo.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus berupaya membongkar kasus korupsi pengadaan alat monitoring satelit.

Komisi antirasuah tidak hanya berhenti pada pelaku dari pejabat Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan pihak swasta saja. Lembaga yang diketuai Agus Rahardjo itu juga bakal memeriksa anggota Komisi I DPR RI.

Jubir KPK Febri Diansyah menyatakan, penanganan korupsi di Bakamla kemungkinan akan terus berkembang. Sebab, penyidik masih berusaha menelisik perkara tersebut. Selain aspek pengadaan, KPK bisa saja mendalaminya hingga tahap penganggaran.

“Kalau sekarang yang kami tangani adalah terkait suap pengadaan alat monitoring satelit,” terang dia saat konferensi pers di kantor komisi antirasuah yang terletak di Jalan HR Rasuna Said itu kemarin (21/12).

Tahap penganggaran tentu tidak lepas dari campur tangan Komisi I DPR. Pembahasan anggaran untuk pertahanan laut itu dilakukan di dewan. Jadi, para legislator dianggap mengetahui pembahasan dan persetujuan anggaran sebesar Rp 200 juta itu. Anggaran itu tidak mungkin bisa digunakan tanpa mendapatkan persetujuan dewan.

Apakah ada aliran dana korupsi yang diterima dewan? Febri menyatakan, pihaknya belum bisa membuka siapa saja yang diduga terlibat dalam perkara itu.

“Belum bisa share, tapi semua aspek akan didalami penyidik,” terang pria asal Padang itu.

Menurut dia, jika nanti dibutuhkan keterangan dari anggota DPR terkait penganggaran proyek strategis yang masuk anggaran pendapatan belanja negara perubahan (APBN-P) itu, maka KPK akan memanggil anggota dewan untuk dimintai keterangan.

Namun, dia belum bisa menyampaikan kapan mereka akan diperiksa.

“Nanti akan kami sampaikan jadwal pemeriksaanya,” papar dia.

Saat ini, terang dia, penyidik masih fokus mendalami para pelaku yang menjadi tersangka. Yaitu, Eko Susilo Hadi yang menjabat sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA) dalam proyek itu, dan dua pihak swasta dari PT Melati Technofo Indonesia (MTI), M Adami Okta, dan Hardy Stefanus.

Bagaimana dengan Fahmi Darmawansyah, dirut PT MTI yang juga menjadi tersangka. Febri menyatakan, komisinya sudah mengetahui keberadanan Fahmi di luar negeri. Namun, dia belum bisa menyamaikan di negara mana Fahmi bersembunyi.

“Untuk strategi penyidikan, kami belum bisa menyampaikan,” papar mantan aktivis ICW itu.

Ia mengimbau kepada Fahmi agar menyerahkan diri. Jangan sampai suami dari Inneke Koesherawati itu mempunyai pikiran untuk melarikan diri.

Sebab, tidak sulit bagi KPK untuk menangkap buron yang bersembunyi di luar negeri. KPK mempunyai jaringan internasional yang siap membantu mencari buron korupsi.

Share

Leave a Comment