Tingkatkan Daya Saing, Korpri Dorong PNS Kembangkan Kompetensi


Hargo.co.id JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Asman Abnur menyebutkan, sekitar 64 persen aparatur sipil negara (ASN) hanya memiliki kualifikasi setingkat kerani alias juru ketik. Artinya, kemampuan mayoritas ASN hanya bersifat administratif.

“64 persen kompetensi ASN kemampuannya hanya juru ketik. Bagaimana negara bisa maju?” kata Menteri Asman di kompleks Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.

Mereka yang punya kemampuan terbatas itu, ujar Asman, tidak tahu harus berbuat apa setelah sampai di kantor.

Senada dengan Menteri Asman Abnur, Sekretaris Kementerian PAN-RB, Dwi Wahyu Atmadji menjelaskan, yang dimaksud dengan juru ketik adalah mereka yang termasuk dalam kategori jabatan fungsional umum (JFU). “Mereka (JFU) ini memang tidak memiliki kompetensi spesifik,” kata Dwi saat berbincang dengan Korpri.id di Jakarta, Rabu (19/10/2016).

Menurut Ketua II Dewan Pimpinan Korpri Nasional (DPKN) ini, strategi pemerintah agar para ASN itu makin berdaya kompetitif adalah dengan memberikan pelatihan. Tujuannya agar mereka memiliki kompetensi spesifik sesuai minat dan kebutuhan organisasi.

“Oleh karena itu, Korpri mendorong setiap kementerian, lembaga dan pemerintah daerah untuk memetakan kondisi ASN di instansi masing-masing, untuk kemudian menyusun program pengembangannya,” kata Dwi Wahyu Atmadji menawarkan solusi.

Sehingga, kata Dwi, secara bertahap setiap pegawai negeri sipil tadi memiliki kompetensi spesifik yang diperlukan instansinya. “Dalam hal ini saya mengajak setiap anggota Korpri untuk tetap bersemangat untuk mengembangkan kompetensinya masing-masing,” imbuhnya.

Menurutnya, dengan anggota Korpri yang berkompetensi dan berintegritas akan menghasilkan kinerja yang sangat diperlukan bangsa ini untuk maju dan sejahtera.

Dalam kesempatan berbeda, Menteri Asman menyatakan pihaknya tengah menyiapkan program bersama Lembaga Administrasi Negara (LAN). Melalui program itu, ASN diberikan pelatihan. Menurut Asman, kebijakan itu diambil agar pegawai yang kemampuannya dinilai kurang, tidak perlu diberhentikan.

Share

Leave a Comment