Tugas Pegawai Negeri Bahagiakan Rakyat


Hargo.co.id GORONTALO – Setelah ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Gorontalo, Prof Zudan Arif Fakrulloh langsung memberikan arahan kerja ke Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintahan provinsi, saat masa transisi pemerintahan jelang Pilkada Serentak 2017. “Pada tanggal 28 Oktober 2016, saya sudah diberi amanah oleh negara untuk menjalankan pemerintahan di Provinsi Gorontalo, namun saya berharap dukungan dari semua ASN yang tidak lain adalah mesin penggerak pemerintah, untuk bersama-sama melayani masyarakat,” kata Zudan..

Menurut pria yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus Korpri Nasional ini, ada tujuh arahan penting, yakni pertama, ASN harus terus bekerja dan membangun kerja sama untuk melayani dan membahagiakan masyarakat. “Sebab, tugas kita hanya satu, yaitu pemerintah ada untuk membahagiakan rakyat. Semua pelayanan publik harus diorientasikan membahagiakan rakyat,” katanya.

Zudan yang sehari hari merupakan anak buah Tjahjo Kumolo, Menteri Dalam Negeri menambahkan, untuk mengukur ini sangat gampang, siapapun masyarakat yang meminta pelayanan kepada pemerintah, baik di tingkat provinsi hingga pemerintah tingkat desa, minimal keluar dari kantor pemerintahan, orang tersebut harus dengan perasaan bahagia. Rakyat keluar dari kantor pemerintah harus dengan wajah tersenyum.

“Kedua, saya meminta segera menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dengan memperhatikan target capaian RPJMD,” jelasnya.

Penuntasan segera RKA, ini penting agar Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) bisa tepat waktu. Sebab kehadiran Plt Gubernur di sini, tugas utamanya adalah memastikan pemerintahan berjalan dengan baik, terlebih sukseskan jalannya pilkada.

Ketiga, ASN mesti fokus pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2012-2017, di sisa waktu ini, agar bisa memenuhi target jadwal yang sudah ditetapkan, dan direncanakan.

“Saya minta pejabat eselon 2 dan 3 rapat dengan saya untuk memaparkan program dua bulan terakhir, apa yang akan dicapai dalam dua bulan ke depan,” ujar Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri itu.

Share

Leave a Comment