98 Taksi Bandara Tak Berizin

SALAH satu kendaraan minibus yang dioperasikan sebagai taksi bandara saat dilakukan uji kelakayan oleh aparat Dinas Perhubungan Kabupaten Gorontalo.

Hargo.co.id Gorontalo – Perkembangan aktivitas penerbangan yang ada di Bandar Udara Jalaludin Gorontalo, membuat usaha jasa Taxi bandara kian menjamur. Tapi, para pengusaha Taxi Bandara maupun pengemudi Taxi Bandara tersebut harus sesuai dengan aturan.

Belum lama ini ada data yang menyebutkan bahwa di bandara Djalaludin Gorontalo terdapat 2 Operator Angkutan Umum dengan jumlah angkutan sebanyak 98 unit yang tidak berizin dan tidak sesuai regulasi yang berlaku.

Kepala Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo Abd Karim A. Rau, ST, MSi menerangkan bahwa terkait banyaknya taxi yang tidak sesuai regulasi beroperasi di Bandara Djalaludin Gorontalo. Sejaj selasa 14 November telah melakukan uji KIR atau uji Kelaikan Kendaraan, untuk mengatur kembali aturan atau regulasi yang selama ini tidak tertata di 98 taksi yang beroperasi.

“Setelah hari ini, kami akan melaksanakan uji KIR sesuai kendaraan. Kalau yang di kabupaten Boalemo yah di Boalemo, begitu seterusnya,” katanya.
Abd Karim menghimbau kepada para Operator agar dapat mengarahkan supir dan kendaraannya untuk diuji Kelaikannya. “Supaya kedepan tidak ada lagi taksi yang tidak berizin dan tidak sesuai regulasi,”

Angkutan yang silih berganti tidak tertata dan terkesan semrawut di Bandara.
Penataan angkutan ini juga merupakan amanah UU no 22 tahun 2009 ttg LLAJ, PP No 74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan serta PM 108 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum Tidak Dalam Trayek.

Berdasarkan regulasi tersebut, untuk memperoleh izin operasi angkutan sewa di bandara, mekanismenya adalah operator harus berbadan hukum, memenuhi syarat kelaikan kendaraan melalui uji KIR, mengasuransikan penumpang melalui jasaraharja, serta telah mengantongi rekomendasi dari Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Gorontalo dan selanjutnya menjadi dasar untuk dikeluarkan izin oleh Menteri Perhubungan, sedangkan untuk angkutan taxi izin berada pada Gubernur. (Tr-58/hg)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *