ADHA CBD Polisikan Ketua KPU, MATAHARI Adukan Panwaslu ke DKPP

ADHAN Dambea-Hardi Hemeto melaporkan Ketua KPU Kota Gorontalo La Aba ke Polda Gorontalo, Senin (12/2).

GORONTALO, Hargo.co.id – Tak sampai sehari pasca penetapan pasangan calon peserta Pemilihan Wali Kota-Wakil Wali Kota (Pilwako) Gorontalo, Senin (12/2). Gugatan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) kota Gorontalo langsung berdatangan. Kubu Adhan Dambea-Hardi Hemeto (ADHAN) mempolisikan KPU Kota Gorontalo. Kubu Marten Taha-Ryan Kono akan mengadukan Panwaslu Kota Gorontalo ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Di kubu Rum Pagau-Rusli Monoarfa (RAMAH) juga tak tinggal diam. Mereka juga berancang-ancang mengajukan gugatan terhadap KPU Kota Gorontalo. Langkah masing-masing kubu peserta Pilwako mengadukan KPU dan Panswalu Kota Gorontalo didasari oleh ketidakpuasan sikap serta putusan yang dikeluarkan. Baik oleh KPU Kota Gorontalo maupun Panwaslu Kota Gorontalo.

Di kubu ADHA-CBD, ketidakpuasan ditujukan kepada KPU Kota Gorontalo. Pasalnya, KPU Kota Gorontalo dinilai tak melaksanakan Pilwako sesuai tahapan dan jadwal. Itu setelah KPU Kota Gorontalo menerima perbaikan berkas pencalonan legalisir ijazah Ryan Kono pada 26 Januari 2018. Padahal, masa pemasukan berkas perbaikan berlangsung 18-20 Januari 2018.

Tak menunggu lama, selang sejam pasca pembacaan surat Keputusan penetapan pasangan calon Peserta Pilwako, kubu ADHA CBD langsung bereaksi. Sekitar pukul 14.00 wita, Adhan Dambea dan Hardi Hemeto bersama tim penasehat hukum langsung melaporkan Ketua KPU Kota Gorontalo La Aba ke Polda Gorontalo.

Adhan Dambea menjelaskan, langkah pihaknya melapor ke Polda Gorontalo untuk mencari keadilan serta menutut penegakan hukum.
“Ini bukan soal kalah menang, tapi etiknya sampai dimana?, Panwas sudah mengeluarkan rekomendasi, KPU Pusat juga sudah menurunkan surat, begitu juga dengan KPU provinsi. Kami hanya mencari kebenaran, dan meminta hukum benar-benar ditegakkan,” terang mantan Walikota Gorontalo itu di hadapan wartawan.

Menurut Adhan, Ketua KPU Kota Gorontalo dianggap melaksanakan perintah yang bertentangan dengan pasal 180 ayat 2 UU nomor 10 tahun 2016.
“Kami juga melaporkan Ryan Kono karena dianggap menggunakan dokumen negara tanpa sah di NKRI,” kata Adhan Dambea. Usai menyampaikan laporan di Mapolda Gorontalo, Adhan-Hardi yang diantar pendukungnya mendatangi Bawaslu Provinsi Gorontalo dan Panwaslu Kota Gorontalo. Di tempat itu, Adhan-Hardi mereka mengkonsultasikan langkah KPU Kota Gorontalo yang dinilai tak mengindahkan rekomendasi Panwaslu. Rencananya pasangan ADHA-CBD akan melayangkan gugatan ke Bawaslu-Panwaslu Kota hari ini, Selasa (13/2).

Sementara itu kubu MATAHARI mempersoalkan sikap Panwaslu Kota Gorontalo yang dinilai tak adil. Hal itu didasarkan pada laporan yang disampaikan kubu MATAHARI berkaitan persyaratan pencalonan pasangan lain. Meski laporan itu sudah disampaikan ke Panwaslu beberapa waktu lalu, hingga kemarin belum juga ditindaklanjuti.

“Kita sudah melayangkan gugatan. Ada tiga hal yang kita sudah tuangkan dalam gugatan itu, pertama soal putusan inkracht Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Selain itu Surat KPU RI yang pernah membatalkan Adhan Dambea sebagai calon Wali Kota. Putusannya itu sudah ada dan sampai saat ini masih ada dan sangat jelas,” kata Sekretaris Pemenangan MATAHARI Totok Bachtiar.
Kedua, lanjut Totok Bachtiar, soal tes kesehatan. Sudah tersebar luas di masyarakat terkait kesehatan dari salah satu pasangan calon. Serta terakhir mengenai kelengkapan berkas salah satu pasang calon.

“Inilah 3 poin yang menjadi gugatan kami, namun tidak direspon oleh Panwaslu,” ucap Toto Bachtiar.Menurut Totok, Panwaslu bersikap tidak adil dengan tidak merespon aduan tersebut. Malah sebaliknya, persoalan legalisir ijasah Ryan Kono yang diangkat Panwaslu.

“Jangan hanya sudah didemo sekelompok orang terus Panwas mengabaikan fungsinya. Apakah kami juga harus turun demo agar aduan kami direspon? Kita meminta panwaslu bersikap adil dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara,” jelas Totok.

Begitu pula mengenai syarat SPT Pajak lima tahun terakhir. Surat yang diterima KPU hanya penjelasan yang bersangkutan sedang mengikuti Tax Amnesty. Program pemerintah untuk meringankan wajib pajak dari denda. “Padahal sesuai PKPU nomor 15 tahun 2017 pasal 42 ayat 1, SPT Pajak lima tahun wajib disampaikan ke KPU. Sehingga ketika hanya bakal calon Wakil Wali Kota Hardi Hemeto hanya memasukkan SPT PPh tiga tahun terakhir maka yang bersangkutan tak memenuhi syarat,” tegas Totok.

Hal senada disampaikan tim advis hukum MATAHARI Aroman Bobihoe. Menurutnya, putusan MK, MA dan DKPP sebelumnya sudah sangat jelas.  “Pertanyaannya kok di 2018 bisa lolos? Ada apa ini? Bagaimana dengan aduan atau gugatan kami ke Panwaslu yang sampai saat ini tidak direspon?,” ucap Aroman Bobihoe.

Karena itu Aroman dan Totok memberi tenggat waktu dua hari ke Panwaslu Kota Gorontalo.“Bila sampai 1-2 hari kedepan tak direspon, maka kita akan adukan ke DKPP,” tandas Aroman dan Totok yang juga akan mengambil jalur hukum terkait permasalahan ini. Terpisah, kubu Rum Pagau-Rusliyanto Monoarfa juga menyatakan ketidakpuasan terhadap keputusan KPU Kota Gorontalo.

Personel tim pemenangan RAMAH Ariston Tilameo, pihaknya akan membicarakan dan mengkaji langkah yang akan dilakukan tim pemenangan bersama pasangan calon. “Kami tidak puas. Keputusan KPU tidak mempertimbangkan rekomendasi panwas serta surat KPU pusat,” ujar Aristoen Tilameo yang juga Ketua DPC PDIP Kota Gorontalo itu.

Ariston mengatakan, dalam surat KPU-RI tertanggal 9 Februari 2018 berisi penjelasan terkait dokumen syarat calon wali kota dan wakil wali kota jelas memberikan arahan kepada KPU sebelum mengambil keputusan berkaitan penetapan pasangan calon.  “Tapi sayangnya surat KPU itu juga tidak menjadi rujukan KPU Kota Gorontalo,” jelas Ariston.

Hal lain yang juga dipersoalkan pasangan RAMAH soal lampiran keputusan penetapan pasangan calon yang tidak menyertakan ketentuan dalam pasal 51 PKPU nomor 3 tahun 2017. “Jadi jelas PKPU ini tidak menjadi pegangan KPU dalam mengambil keputusan,” jelasnya. Terkait gugatan yang disampaikan kubu Adhan Dambea, Ketua KPU Kota Gorontalo La Aba menegaskan, apabila ada pihak yang merasa tak puas silakan untuk menyampaikan gugatan.

“Saya siap menghadapi gugatan apapun,” tegas La Aba.Sementara itu Ketua Panwaslu John Hendri Purba menanggapi keberatan MATAHARI menegaskan, semua laporan yang masuk ke Panwas semuanya ditindak lanjuti.

“Semua laporan sudah kita tindak lanjuti,” tegaas John saat dihubungi Gorontalo Post, Senin (12/2).  Ia menambahkan, Panwaslu tidak ada membeda-bedakan laporan yang masuk. Yang ada hanyalah laporan dimasukkan tapi sudah sampai kedaluwarsa karena kejadiannya sudah melewati batas waktu. Bahkan ada juga, direkomendasikan ke pihak yang berwenang.

“Bahkan ketika laporan tentang hasil kesehatan, kita rekomendasikan ke Ikatan Dokter Indonesia,” kata John. Dan ada juga beberapa laporan, yang langsung dibuatkan kajiannya dan dikonsultasikan ke Bawaslu Provinsi, Bawaslu RI sampai dengan KPU RI.  “Kita sangat terbuka dengan laporan dari masyarakat, Dan juga kita tindaklanjuti, bahkan kita sudah memberikan rekomendasi ke KPU. Intinya kita tidak membeda-bedakan laporan,” pungkasnya. (tr-45/ndi/rmb/wan/hg)