Belum Miliki Izin Sumur Suntik, 2 Hotel-Waterboom Disegel

Iustrasi

Hargo.co.id GORONTALO – Sungguh ironi. Janji pemerintah mempermudah izin usaha bagi kalangan swasta ternyata masih di atas kerja. Realita di lapangan justru bertolak belakang. Bahkan saat ini beberapa usaha yang sudah berjalan terpaksa harus berhenti sementara waktu lantaran persoalan perizinan.

Hal itu sebagaimana dijumpai di Kota Gorontalo. Instalasi pengelolaan air dua hotel dan pusat rekreasi air (waterboom) untuk sementara disegel Polda Gorontalo. Dua hotel tersebut satu merupakan hotel berbintang, sedangkan satunya lagi hotel kelas melati.

Penyegelan instalasi air milik kedua hotel dan waterboom itu dikarenakan belum memiliki izin pengelolaan air tanah. Sementara kedua hotel dan waterboom menggunakan air tanah (sumur suntik,red). Sehingga dinilai tak mememenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Selain dua hotel dan waterboom, penyengelan instalasi air juga turut dilakukan di beberapa tempat pencucian mobil. Salah satunya tempat pencucian mobil di Jl. Kalimantan, Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo. Bahkan penyegelan yang berlangsung kemarin (6/4) sempat terjadi adu mulut antara pemilik usaha dan petugas.

Kasubdit 3 Ditreskrimsus Polda Gorontalo AKBP.Doni Arif Praptomo,SIK mengemukakan, pada pasal 8 ayat (1) UU nomor 7 tahun 2014 menegaskan, hak guna pakai air diperoleh tanpa izin untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan dan bagi pertanian rakyat yang berada di dalam sistem irigasi.

Namun apabila hal ini mulai dikomersilkan atau tidak termasuk dalam pasal 8 ayat 1, UU 7/2014 mengatur setiap badan usaha/perorangan harus memiliki izin dari pemerintah setempat.

“Saat ini kami telah menstatus quokan sementara sejumlah lokasi usaha yang diduga melanggar UU No 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Jadi pemanfaatan airnya yang dihentikan sementara. Usahanya tetap jalan sampai mereka ada itikad baik untuk mengurus perizinan,” kata AKBP Doni Arif Praptomo.

Menurutnya, langkah yang dilakukan pihaknya untuk membantu Pemkot Gorontalo menyadarkan masyarakat agar mematuhi Undang-undang pemanfaatan air. “Semuanya sudah diatur dalam undang-undang, dan sesuai dengan UU No 7 Tahun 2004. Pasal 93 – 96, pihak Kepolisian berwewenang untuk menindak setiap pelaku usaha yang tidak memiliki izin pemanfaatan air untuk usaha,” ujar AKBP Doni Arif Praptomo.

Menurut AKPB Doni Arif Praptomo, pihaknya tidak menutup mata dengan kendala yang dihadapi masyarakat maupun pelaku usaha yang terkena dampak penerapan aturan undang-undang ini. Karena itu, tindakan penutupan sementara lokasi usaha itu hanya akan dilakukan hingga warga atau pelaku usaha mengurus izin. “Hanya bersifat sementara.

Kalau mereka sudah mulai mengikuti aturan undang-undang, kami tentunya langsung mengizinkan lagi mereka beroperasi. Istilahnya ini hanya peringatan saja dulu,” urai AKBP Doni Arif Praptomo.
Ia menambahkan, mengenai sosialisasi maupun pemberintahuan kepada masyarakat/pelaku usaha merupakan wewenang pemerintah daerah.

Terpisah, langkah Polda Gorontalo menyegel instalasi pengelolaan air tanah membuat pemilik usaha kaget. Sebab, langkah tersebut dilakukan secara mandadak.

“Cuma Kaget saja belum sempat koordinasi,” ujar Son C Kahuluge, Pengawas Pengelola Waterpark Kota Gorontalo.
Menurut Son Kahuluge, dirinya kaget lantaran saat ini pihaknya sedang menunggu keluarnya perizinan. Awal proses pengurusan izin itu diurus di Dinas Pertambangan Energi dan Mineral. Setelah dikeluarkan rekomendasi itu maka kembali lagi diajukan di Dinas Perizinan terpadu,” urainya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Gorontalo Fitri Sumaga melalui Kepala Seksi Pendataan Yanto menjelaskan mengenai pemanfaatan air tanah, Pemkot Gorontalo sudah memilik Perda nomor 8 tahun 2011 tentang Pajak Pengelolaan Air Tanah. Perda tersebut telah didukung Peraturan Walikota nomor 4 tahun 2013.

“Akan tetapi pajak air tanah baru akan dimulai tahun ini. Untuk menerapkan pajak ini tentunya kita harus menyiapkan semua alat pendukung, salah satunya meteran, karena itu kita belum menarik pajaknya,” jelas Yanto.
Pengadaan meter pada tahun ini direncanakan 200 unit. Meteran tersebut akan digunakan untuk mengukur pemakaian air setiap usaha, sehingga bisa diketahui besaran pajak yang dikenakan untuk setiap usaha.

“Kita harus melakukan pemasangan meteran dulu ke semua tempat usaha, dan ini akan kita lakukan secara bertahap,” tambahnya.
Penerapan Perda sendiri, jelasnya akan diberlakukan kepada semua usaha yang menggunakan air tanah sebagai penunjang usahanya, seperti hotel, tempat pencucian mobil dan jenis usaha lainnya. “Ketentuan ini tidak berlaku untuk rumah tangga, usaha pertanian dan perkantoran,” urai Yanto sembari menambahkan untuk pendaftaran pajak air tanah bisa langsung ke BPPKAD Kota Gorontalo.

Ketua Komisi B DPRD Kota Gorontalo, Ariston Tilameo mengatakan bahwa memang ada Perda tentang pemanfaatan air tanah memang sudah ada di Kota Gorontalo. Akan tetapi selama ini tidak ada pemasukan dari pemanfaatan air tanah ke pemerintah daerah.

Komisi B telah melakukan mempertanyakan hal ini ke pemerintah Kota Gorontalo, dalam hal ini Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Gorontalo. “Alasannya mereka saat itu, bahwa pemerintah belum memiliki alat untuk mengukur berapa kubik air yang dipakai.

Sehingga untuk menetapkan besaran retribusinya tidak bisa diketahui,” ungkapnya. Terpisah, Kepala Dinas Kehutanan-ESDM Provinsi Gorontalo Husen Husni mengatakan, perizinan tentang pemanfaatan air tanah menjadi kewengan provinsi, semenjak dibelakukannya undang-undang pemda tahun 2015. “Sebelum itu perizinan ada di Kabupaten/kota,”terangnya.

Kendati menjadi kewenangan provinsi dalam pemberian izin, namun hasil pendapatan asli daerah (PAD) masuk ke kabupaten/kota. “Sudah ada perda nomor 1 tahun 2015 yang mengaturnya,”kata Husen. Pihaknya , lanjut Husen telah melakukan sosialisasi kait Perda nomor 1 tahun 2015 tentang izin pemanfaatan air tanah.

“Sosialisasi langsung ke pemerintah kabupaten/kota. Setelah itu merek solsialisasikan lagi kepada para pengusaha,”tandansya. Setelah mencuatnya kasus ini, lanjut Husen, saat ini telah ada 10 perusahaan yang melaporkan tempat usaha mereka untuk mendapatkan legalitas penggunaan air tanah. (tr-45/csr/nat/wan/hargo)