Bolmut – Boalemo Kunjungi Dekot

DPRD Bolmut dan Boalemo ketika melakukan kunjungan ke DPRD Kota Gorontalo, dalam rangka penyamaan persepsi terkait dengan PP 18. Jumat (11/8). (FOTO : HUMAS)

Samakan Persepsi Tentang PP 18

GORONTALO Hargo.co.id – GP – DPRD Kota Gorontalo menjadi salah satu DPRD yang sudah menetapkan Ranperda tentang kedudukan hak keuangan dan protokeler dari pimpinan dan anggota DPRD Kota Gorontalo, atau sudah berhasil dalam menjabarkan Peraturan Pemerintah (PP) 18 tahun 2017.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka DPRD Kota Gorontalo menjadi rujukan bagi DPRD lainnya, dalam menyamakan persepsi tentang penjabaran PP 18 tersebut. Kali ini yang datang ke DPRD Kota Gorontalo adalah DPRD Bolaangmongondow Utara (Bolmut) dan DPRD kabupaten Boalemo.

Jumat (11/8). Untuk DPRD Bolmut dipimpin langsung oleh ketua, Karel Bangku, dan untuk DPRD Boalemo dipimpin oleh wakil ketua Karyawan Eka Putra Noho.

Dalam pertemuan tersebut, kedua lembaga wakil rakyat itu menerima penjelasan yang disampaikan oleh ketua DPRD Kota Gorontalo, Fedriyanto Koniyo dan para anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Gorontalo.

Penjelasan yang disampaikan oleh Fedriyanto Koniyo, adalah mereka melakukan penyesuaian PP 18 tersebut dengan kondisi daerah dan keuangan daerah, serta mereka juga sudah melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Intinya kita melakukan penyamaan persepsi terkait dengan PP 18, karena ini berlaku diseluruh DPRD se Indonesia. Karena kita DPRD Kota Gorontalo sudah menetapkannya dalam perda, maka dua daerah yang sementara melakukan pembahasan, melakukan sharing dengan kita di DPRD Kota Gorontalo,” kata ketua Dekot Fedriyanto Koniyo.

Sementara ituu, ketua DPRD Bolmut Karel Bangku menyampaikan bahwa apa yang telah didapat di DPRD Kota Gorontalo ini, tentunya akan menjadi bahan pembahasan di DPRD Bolmut. Ia juga menyampaikan bahwa dengan adanya PP 18 ini, jangan sampai masyarakat menganggap bahwa ada kenaikkan gaji dari anggota DPRD.

“Bukan kenaikkan, tapi yang diatur adalah penyesuaian hak keuangan, tunjangan dan protokoler dari anggota DPRD. Sekarang ini kita masih menggunakan peraturan yang sudah 13 tahun lalu, sehingga dengan perkembangan saat ini, ada penyesuaian dari hak keuangan pimpinan dan anggota DPRD kota Gorontalo,” pungkasnya. (wan/hg)