Bonus Rp 20 Juta per Bulan untuk PNS Lukai Hati Rakyat

Ilustrasi PNS (Doni Kurniawan/Banten Pos)

Hargo.co.id – Kebijakan Pemprov Sulsel yang memberikan bonus dalam bentuk Tambahan penghasilan pegawai (TPP) untuk empat organisasi perangkat daerah (OPD) dianggap melukai hati rakyat daerah setempat. Angka total bonus yang disediakan di APBD sebesar Rp 48,7 miliar itu dianggap lebih pantas digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Apalagi anggaran bonus sebanyak itu hanya dinikmati oleh 431 pegawai.

Di sisi lain, beberapa proyek infrastruktur tak kunjung tuntas karena tidak didukung anggaran. Direktur Kopel Sulawesi Musaddaq mengatakan, alokasi anggaran seharusnya untuk kepentingan publik, bukan sebaliknya memperbesar alokasi belanja untuk kepentingan aparatur.

Apalagi, masih banyak infrastruktur yang butuh anggaran dari pemprov. Tidak hanya di Makassar, tetapi juga di beberapa kabupaten/kota lain.

tunjangan ASN, bonun PNS,

Ilustrasi PNS (R Bagus Rahadi/Radar Madiun)

Contohnya, proyek betonisasi Jalan Dr Leimena hanya berjalan beberapa ratus meter karena alasan tidak cukup anggaran. Pembangunan jalur lingkar luar yang menghubungkan Maros-Makassar-Gowa pun tersendat karena pembebasan lahan. Termasuk beberapa proyek lainnya.

“Jika alasan pemprov anggaran terbatas, tidak mungkin. Apalagi anggaran di Sulsel besar. Tetapi, jatah untuk tunjangan justru lebih banyak,” ungkapnya kepada Fajar (Jawa Pos Group) kemarin (13/12).

Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sulsel Muh. Amin Yakob mengaku belum bisa melakukan betonisasi untuk semua ruas Jalan Dr Leimena karena anggaran terbatas. Khusus tahun ini, proyek itu hanya dianggarakan Rp 7 miliar. Tahun depan, kembali dianggarakan Rp 10 miliar, tetapi tidak semua untuk ruas Leimena, termasuk perbaikan jalan di Samata.

“Kami kekurangan anggaran. Tidak mungkin dana PU mau dialokasikan semua ke Jalan Leimena. Kami harus bagi anggaran ke kabupaten lain,” ujarnya kemarin.

Secara terpisah, Sekprov Sulsel Abdul Latif menguraikan, usulan TPP masih tertunda. Masih ada evaluasi jabatan sebelum sistem TPP dijalankan.

Latif menambahkan, alokasi anggaran yang besar untuk tunjangan tersebut belum tentu digunakan seluruhnya. Bergantung kinerja pegawai sebagai ukuran utama.

(andi/kasman/c25/ami)