Di Gorontalo, 561 Sekolah Tak Bisa Gelar Unas

Kepala Dinas Dikbudpora provinsi Gorontalo Weni Liputo ketika memantau distribusi soal Unas, kemarin. (f. Andi Arifuddin/Hargo.co.id)

Hargo.co.id GORONTALO – Sungguh memprihatinkan. Di tengah gencar-gencarnya pemerintah menggaungkan pembangunan pendidikan, 561 sekolah di daerah ini malah tak bisa menggelar ujian nasional (unas).

Hal itu dikarenakan ratusan sekolah yang terdiri dari jenjang SD hingga SMA/SMK/MA itu belum terakreditasi.

Kalaupun sudah terakreditasi maka masa akreditasinya sudah kedaluwarsa alias tak berlaku lagi.

Ketentuan sekolah tak terakreditasi tak bisa menggelar unas diatur dalam aturan Badan Nasional Standar Pendidikan (BNSP) nomor 0034/P/BNSP/XII/2015 tentang Prosedur Operasional Standar (POS) penyelengaraan Unas 2015/2016.

Pada point E butir (3) disebutkan satuan pendidikan yang dapat melaksanakan UN adalah sekolah/madrasah yang terakreditasi, dan memiliki peserta UN minimal 20 orang, serta memenuhi persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh kepala dinas pendidikan kabupaten/kota.

Informasi yang dirangkum Gorontalo Post, sekolah yang tak bisa menyelenggaran unas terbanyak berada di Kabupaten Gorontalo. Yakni sebanyak 245 sekolah.

Kemudian disusul Pohuwato sebanyak 87 sekolah, Boalemo 63 sekolah, Bone Bolango 62 sekolah serta Gorontalo Utara sebanyak 50 sekolah.

Sementara untuk Kota Gorontalo semua sekolah sudah terakreditasi.

Masih banyaknya sekolah yang belum terakreditasi ataupun akreditasi yang sudah kedaluwarsa itu dipicu beberapa faktor. Di antaranya tak tersedianya dana sharing untuk akreditasi serta kepedulian pihak sekolah.

Ketua Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP S/M) Gorontalo Prof.Dr.Ani M Hasan,MPd mengaku cukup prihatin masih banyaknya sekolah yang belum terakreditasi ataupun yang sudah kedaluwarsa. Sebab, manfaat akreditasi untuk sekolah dan peserta didik itu sendiri.