Empat PK Dijatuhi Sanksi

RAPAT pengurus DPD II Golkar Kota Gorontalo dipimpin Marten Taha, tadi malam (12/9) membahas pemberian sanksi untuk sejumlah PK Golkar.

hargo.co.id GORONTALO – Konflik Golkar Kota Gorontalo sudah berada dititik puncak. Seakan tak mau kalah dari keputusan DPD I Golkar Gorontalo mengganti Marten Taha dari jabatan Ketua DPD II dalam rapat pimpinan harian (Pinhar) tadi malam (12/9), pada waktu yang sama DPD II Golkar Kota Gorontalo juga menggelar rapat yang memutuskan pemberian sanksi untuk empat Pengurus Kecamatan (PK).

Empat PK yang terdiri dari PK Dumbo Raya, Sipatana, Kota Selatan dan Kota Utara itu, dijatuhi sanksi pemberian surat peringatan (SP) I karena dianggap tak patuh dengan perintah partai.

Rapat yang berlangsung di kantor DPD II Golkar Kota Gorontalo itu, dipimpin langsung oleh Marten Taha. Saat diwawancarai usai memimpin rapat tadi malam (12/9), Marten Taha mengakui, rapat bersama dengan pengurus DPD II Golkar Kota Gorontalo itu membahas pemberian sanksi untuk empat PK yang dinilai melakukan pembangkangan terhadap partai.

Yaitu tidak menghadiri rapat rekonsiliasi belum lama ini. Padahal rapat itu merupakan instruksi DPD I Golkar Gorontalo.

Dalam rapat itu diputuskan adanya pemberian SP I kepada empat PK. “Kami sudah rapat semalam,” ungkap Marten Taha.

Sebetulnya ada lima PK yang tak hadir dalam rapat terbatas pengurus DPD II untuk rekonsiliasi internal, pada pekan lalu. Lima PK tersebut masing-masing PK Kota Timur, PK Kota Selatan, PK Hulonthalangi , PK Sipatana dan PK Dumbo Raya.

Pemberian sanksi berupa SP I memang sudah diisyaratkan oleh Marten Taha usai memimpin rapat tersebut. Menurutnya, yang tidak hadir dalam rapat itu akan diberikan sanksi berupa surat peringatan. “Mereka juga sudah beberapa kali tidak hadir, dan nantinya tetap akan kita berikan teguran, atau SP 1, tetap mekanisme partai akan tetap jalan,” kata Marthen ketika itu.

Namun rencana pemberian sanksi itu mendapatkan reaksi balik. Kelima PK itu mengemukakan menolak pemberian sanksi.

Bahkan sejumlah pengurus meminta DPD I agar memberikan sanksi kepada Marten Taha karena dianggap tak mampu merangkul pengurus partai. Mereka meminta agar Marten Taha diganti dengan penunjukkan Plt Ketua Golkar Kota Gorontalo yang nanti akan melaksanakan Musdalub. (ndi/wan/hg)