Gandeng Perbankkan, Genjot UMKM

Walikota Marten Taha menyerahkan akta notaris kepada salah satu pengurus koperasi saat HUT Koperasi ke-70. (foto : Humas)

Pemkot Fasilitasi Penyaluran KUR dan Dana Bergulir

GORONTALO Hargo.co.id – Untuk menggerakkan ekonomi melalui koperasi dan UMKM, Pemerintah Kota (Pemkot) Gorontalo melalui Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM terus melakukan upaya fasilitasi pengembangan usaha melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta penyaluran dana bergulir koperasi dan UMKM

Bagi para pelaku usaha yang telah memiliki izin selembar berupa Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) dari Kecamatan, akan langsung dilayani BRI tanpa agunan dan dengan suku bunga yang rendah.

“Selain itu, Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM juga memfasilitasi akses pembiayaan bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB).

Dari proposal yang diajukan, pihaknya merekomendasikan kepada LPDB usaha-usaha yang layak untuk mendapatkan bantuan. Setelah itu, LPDB melakukan survey langsung keberadaan dan kelayakanan usaha. Usaha yang memenuhi persyaratan, akan memperoleh bantuan dana bergulir dari LPDB,” terang Kadis Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM Kota Gorontalo Ben Idrus.

Tidak saja itu. Lanjut Ben Idrus, pihak LPDB siap mengucurkan bantuan hingga 350 juta bagi usaha memenuhi tingkat kelayakan.
Rata-rata koperasi di Kota Gorontalo sebagian besar sudah mengajukan proposal bantuan ke LPDB bahkan ada yang sudah terealisasi.

Disamping hal tersebut, Pemkot Gorontalo sejak tahun 2015 telah menyalurkan bantuan usaha bagi UMKM yang ada di Kota Gorontalo. Hanya saja untuk tahun 2016, bantuan usaha yang telah dianggarkan Pemerintah Kota Gorontalo tidak sempat terealisasi.

Hal ini bukan berarti Pemerintah Kota Gorontalo sengaja tidak mencairkan bantuan tersebut namun karena berbenturan dengan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat yakni Permendagri No. 14 Tahun 2016 terkait pemberian hibah atau bantuan sosial yang bersumber dari APBD. Dimana salah satu pasal dijelaskan bahwa pemberian bantuan diberikan kepada lembaga usaha masyarakat seperti UMKM yang telah berbadan hukum, sementara yang menjadi persoalan adalah UMKM di Kota Gorontalo belum ada yang berbadan hukum.

“Untuk mengatasi hal tersebut, maka pada tahun 2017 ini pihaknya melakukan pendataan dan pendampingan terhadap UMKM agar bisa berbadan hukum. Seperti hal nya pada peringatan HUT Koperasi ke-70 tingkat Kota Gorontalo belum lama ini, telah diserahkan akta notaris secara gratis bagi 5 koperasi yang baru terbentuk di Kota Gorontalo,” tuturnya.

Ben Idrus menyampaikan, semua upaya ini merupakan tidak lain untukk meningkatkan akses pembiayaan bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah sekaligus meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dalam rangka memajukan sektor usaha produktif, peningkatan lapangan usaha dan lapangan kerja. (and/hg)