Gorontalo Contoh Pemekaran Sukses

RAPAT paripurna HUT Provinsi Gorontalo ke-17 di Deprov Gorontalo kemarin (5/12).

GORONTALO, Hargo.co.id – Meski belum bisa semua keinginan dan harapan masyarakat, 17 tahun pemekaran Gorontalo dari Sulawesi Utara telah berjalan sesuai rel dan koridor yang diharapkan. Sejumlah prestasi dan lompatan pembangunan yang dicapai sejauh ini telah menunjukkan Gorontalo sebagai contoh pemekaran yang sukses.

Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Boediarso Teguh Widodo yang hadir saat rapat paripurna istimewa HUT Provinsi Gorontalo ke-17 di Deprov Gorontalo, kemarin (5/12) menjelaskan, dibanding provinsi lain yang sama-sama baru berdiri pada tahun 2000 yaitu provinsi Banten dan Bangka Belitung, pengelolaan keuangan Gorontalo relatif masih lebih baik.

Hal itu ditandai pertumbuhan pendapatan dan belanja daerah. Pertumbuhan pendapatan daerah rata-rata pertahun provinsi Gorontalo masih lebih tinggi sebesar 2,47 persen. Sedangkan pertumbuhan belanja daerah rata-rata pertahun lebih tinggi sebesar 3,12 persen dibandingkan provinsi Banten.

Sementara dengan Bangka Belitung, lebih tinggi 9,59 persen untuk Pertumbuhan pendapatan daerah dan lebih tinggi 6,26 persen untuk pertumbuhan belanja. Dari sisi pengelolaan APBD, penurunan SILPA dari Rp 101,12 miliar pada 2012 menjadi Rp 56,81 miliar pada 2016. “Ini mengindikasikan bahwa secara umum provinsi Gorontalo semakin baik dalam menyusun perencanaan dan program/kegiatan,” jelasnya.

Boediarso mengakui, sejak provinsi Gorontalo berdiri pada 4 Desember 2000, banyak perkembangan dan prestasi yang dicapai. Ada tiga prestasi di level nasional. Yaitu, pencapaian Millenium Development Golds (MDGs) terbaik nasional tahun 2013-2015.

Kedua, perolehan opini WTP 3 tahun berturut-turut periode 2014-2015. Ketiga, penghargaan satya lencana pembangunan oleh presiden RI pada 2007. “Dari tiga provinsi hasil pemekaran tahun 2000, provinsi Gorontalo merupakan satu-satunya yang telah memperoleh alokasi dana insentif daerah (DID) yaitu sejak 2015-2018,” jelasnya.

Walau begitu Boediarso meminta pemerintah provinsi untuk menangani beberapa indikator pembangunan seperti pengentasan kemiskinan, tingkat ketimpangan (gini ratio) dan juga Indeks Pembangunan Manusia (IPM). “IPM 2016 sebesar 66,29 masih lebih rendah dari rata-rata nasional 70,18.

Angka kemiskinan 2016 sebesar 17,63 persen atau masih lebih tinggi dari rata-rata nasional 10,7 persen. Gini ratio 2016 sebesar 0,41 atau masih lebih tinggi dari rata-rata nasional 0,39,” jelasnya. “Makanya saya apresiasi komitmen untuk mengarahkan porsi belanja publik lebih besar dalam APBD provinsi Gorontalo. Saya berharap ini bisa diikuti oleh kabupaten-kota,” sambungnya.

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, tak menampik kemiskinan memang masih jadi persoalan utama yang dihadapi saat ini. “Makanya saya mendorong pemerintah kabupaten-kota untuk menunjukkan kepedulian yang sama. Mari sama-sama kita keroyok kemiskinan. APBD kabupaten-kota harus diprioritaskan untuk pengentasan kemiskinan,” pintanya.

Ketua Deprov Gorontalo Paris Jusuf mengemukakan, walau belum memenuhi ekspektasi publik, program-program yang digulirkan oleh pemerintah provinsi sebetulnya telah memberikan efek untuk mengatasi masalah kemiskinan.

Sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Gorontalo, prosentase penduduk miskin Gorontalo pada 2004 yang masih cukup tinggi mencapai 29 persen, sudah mampu ditekan menjadi 18,16 persen pada 2015.

Lalu, maret 2016 turun menjadi 14,72 persen dan maret 2017 terus menurun pada angka 17,65 persen. “Tren ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Gorontalo yang pada 2001 hanya 5,55 persen, naik menjadi 6,52 persen pada 2016. Di triwulan II 2017 pertumbuhan ekonomi mencapai 6,64 persen.

Wakil Senayan Absen

Rapat paripurna istimewa HUT Provinsi kemarin tak dihadiri satupun wakil rakyat Gorontalo yang duduk di Senayan. Ada tiga wakil Gorontalo yang duduk di DPR-RI yaitu Fadel Muhammad, Roem Kono dan Elnino Husain Mohi.

Sementara di DPD-RI ada empat wakil yaitu Abdurahman Abubakar Bachmid, Rahmijati Jahja, Dewi Sartika Hemeto dan AD Kaly. Sekretariat Deprov Gorontalo mengaku telah mengirimkan undangan seminggu sebelum rapat paripurna. Absennya para wakil Gorontalo di Senayan, rupanya sempat menarik perhatian Gubernur Gorontalo Rusli Habibie.

Saat memberikan sambutan, Rusli menyentil hal ini berbeda dengan paripurna HUT Provinsi tahun-tahun sebelumnya. Para wakil Gorontalo di Senayan biasanya selalu hadir untuk merayakan suka cita HUT Provinsi. “Ini berbeda dengan tahun lalu. Waktu itu saya dan pak Idris hadir yang masih berstatus calon Gubernur-Wakil Gubernur hadir bersama mereka (wakil di Senayan.red) disini,” jelasnya.

Tak hanya para wakil Gorontalo di senayan yang tak hadir. Sejumlah tamu undangan dari daerah lain seperti Gubernur Sulawesi Utara dan para Bupati dari daerah tetangga seperti Bupati Bolaang Mongonduw Selatan dan Bolaang Mongonduw Utara juga tak hadir. Termasuk putra Gorontalo yang kini telah menduduki jabatan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno. (hargo)