Honorer Kategori II Huni DPRD Bonbol, Alih Status CPNS, Surat Edaran ADKASI Ternyata Hoax

Honorer

Gorontalo, Hargo.co.id – Puluhan honorer Kategori II (K2) menduduki DPRD Bone Bolango (Bonbol) untuk mendesak memberikan dukungan secara tertulis menyusul beredarnya surat Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) di media sosial terkait pengalihan status honorer ke CPNS tanpa melalui seleksi.

Sebelumnya, beredar di media sosial surat edaran Dewan Pengurus Nasional ADKASI Nomor 002/SE/DPN-ADKASI/I/2018. Ada dua poin dari surat tersebut.

Pertama, seluruh DPRD Kabupaten se-Indonesia yang tergabung dalam ADKASI untuk membuat surat dukungan secara tertulis agar pemerintah pusat segera menerbitkan payung hukum untuk pengangkatan honorer K2 menjadi CPNS melalui revisi UU ASN tanpa seleksi tes kompetensi dan tanpa ada batasan usia.

Yang kedua, mengkaji ulang revisi atas perubahan PP No. 56 Tahun 2012 yang merupakan perubahan PP No. 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan. Sebelumnya, jumlah honorer K2 di Bonbol yang terhitung aktif masih berkisar 300 orang. Mereka terbagi tugas di sektor pendidikan sebagai guru dan di lingkup pemerintahan.

Atas dasar surat yang beredar di media sosial itulah, puluhan honorer K2 mendatangi DPRD dengan maksud untuk segera menindaklanjuti edaran tersebut.

“Kita pertanyakan ke DPRD Bonbol terkait hal itu sebab kita masing-masing korwil dimintakan merapat ke DPRD kabupaten/kota masing-masing untuk meminta kesiapan DPRD guna menindaklanjuti dan mendampingi kami,” ujar Sekretaris Forum Guru Honorer (FGH) Bonbol, kemarin, Senin (15/1).

Sayangnya, setelah mereka diterima oleh sejumlah anggota DPRD Bonbol, muncul keraguan yang mempertanyakan keabsahan perihal surat edaran itu. Bahkan, Ketua DPRD Bonbol, Faisal Mohie bersama ketua Komisi I Amran Mustapa mengaku, pihaknya akan terlebih dahulu memastikan kebenaran surat edaran itu.

Rencananya, disela agenda Bimtek yang bakal dilaksanakan jajaran DPRD Bonbol di Jakarta pada pekan depan akan turut dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk berkonsultasi ke pemerintah pusat.

“Sampai detik ini bentuk fisik surat edaran tersebut belun masuk ke kami maka percayakan ke kami akan konsultasikan persoalan ini ke DPR-RI dan Kemenpan-RB, setelah itu hasilnya kami akan sampaikan nanti.

Kalau pun toh benar maka tidak alasan bagi kami untuk tidak memperjuangkan nasib honorer k2,” jelas Faisal Mohie yang diamini Amran Mustapa. Namun, diakhir kesempatan, beredar wacana di kalangan honorer K2 bahwa surat edaran ADKASI itu rupanya tidak benar.

“Kabar ini masih hoax, bahkan diisinya terkait disinggung ada sekitar 241 tenaga honorer siap diangkat. Ini masih ditelusuri dan kami baru telusuri juga di situs MenPAN-RB itu memang salah satu pemberitaan hoax, harap kami kiranya bisa ditindaklanjuti kalau toh itu benar,” heran Hamid Saleh.(csr/hg)