Inilah Suara Sejumlah Pimpinan Ponpes soal Sekolah Lima Hari

siswa di daerah pedalaman harus melewati rawa rawa untuk berangkat dan pulang sekolah ilustrasi foto jawa pos groupdokjpnncom

Hargo.co.id TASIKMALAYA – Kebijakan sekolah lima hari terus menuai penolakan. Sejumlah ulama yag juga pimpinan pondok pesantren di Kabupaten Tasikmalaya, Jabar, menganggap penerapan Full Day School (FDS) itu tidak tepat. Terutama di Tasikmalaya.

Pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Huda Manonjaya KH Abdul Aziz Affandy menolak penerapan FDS di Tasikmalaya.

Dia katakan, pemerintah pusat tidak bisa menyamaratakan setiap daerah di nusantara ini. Terlebih, di Tasikmalaya banyak pesantren.

”Untuk di Tasikmalaya bahkan Jawa Barat, saya menolak (penerapan Full Day School, Red). Masih banyak kiai dan pesantren,” ujarnya saat dihubungi Radar Tasikmalaya (Jawa Pos Group).

Menurut KH Azis, kemungkinan yang dipikirkan pemerintah pusat adalah untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan dan guru lebih banyak mengontrol anak didiknya.

”Tapi arahnya ke mana? Apakah anak betah (sampai sore di sekolah, Red)?” kritik KH Aziz.

Anak-anak, kata KH Aziz, sangat butuh bersosialisasi dengan lingkungannya selain di sekolah.

”Penerapan FDS ini akan menyinggung komunitas pendidikan keagamaan yang sudah berjasa terhadap tanah air ini,” kritik KH Aziz lagi.

Terpisah, Pimpinan Pondok Pesantren KH Zaenal Musthafa Sukamanah KH Acep Tohir Fuad mengatakan penerapan Full Day School tidak tepat atau tidak cocok dilaksanakan di Tasikmalaya. ”Kalau bisa sudah dihentikan (pelaksanaan Full Day School, Red),” ujar KH Acep.

Alasan KH Acep menyebut FDS tidak tepat diterapkan di Tasikmalaya karena akan mengurangi waktu dan kesempatan anak mempelajari ilmu agama Islam di pesantren.

”Nanti akan berseberangan dengan ormas-ormas Islam yang mempunyai pesantren-pesantren,” analisa KH Acep Tohir Fuad.

Menurut KH Acep Tohir, penerapan FDS bisa-bisa nanti kualitas generasi penerus bangsa malah akan melemah karena kekurangan pendidikan agama.

”Dalam situasi saat ini saja dengan banyaknya pesantren, masih banyak kekurangan. Apalagi kalau pendidikan agama di pesantren banyak yang dipangkas,” kritik KH Acep.

Sementara, Pimpinan Pondok Pesantren Suryalaya KH Zaenal Abidin Anwar meminta agar kebijakan penerapan FDS ini dikaji kembali lebih mendalam oleh pemerintah pusat. ”Masalahnya cobalah didiskusikan atau dimusyawarahkan,” ungkapnya.

Menurut KH Zaenal, penerapan FDS, memang baru tahap pengajuan dan masih dalam pengembangan. Pada dasarnya pendidikan itu adalah mendidik manusia.

”Manusia itu terdiri dari jasmani dan rohani. Kalau umpamanya pinter hanya jasmaninya saja, berarti orang pinter tapi tidak mempunyai manusiawi,” analisa KH Zaenal.

Jadi, menurut KH Zaenal, pendidikan jasmani atau ilmu pengetahuan, dan rohani ilmu agama, harus seimbang. Ketika tidak seimbang, menurut ulama kharismatik ini, maka hati, pikiran dan anggota badannya tidak akan sesuai dengan aturan dan tugasnya dalam kehidupan.

”Itu berarti rasa manusiawinya sudah berubah menjadi tidak manusiawi,” ujar KH Zaenal. (hg/dik)