Inpres Pimpro Tak Pengaruhi Proses Hukum

Herman Koedoeboen

Dalam hal ini para penegak hukum tidak bisa langsung bertindak tetapi harus berkoordinasi dengan APIP (Aparatur Pengawasan Internal) Pemerintah seperti inspektorat, untuk melakukan pengecekan serta memberikan kepastian dulu apakah perbuatan itu menyalahgunakan wewenang atau tidak.

Dan jika terjadi pelanggaran administratif yang menimbulkan kerugian negara, maka Pejabat yang bertanggubgjawab tersebut diberi waktu selama 10 hari untuk membayar kerugian negara. Dan jika dalam 10 hari tidak mampu membayar kerugian negara maka langsung dilakukan penindakan hukum.

“Sebetulnya tujuan dikeluarkanya Inpres ini sangat baik demi mempercepat penyerapan anggaran pembangunan yang berorientasi pada kesehjateraan masyarakat serta terselesaikanya program pembangunan secara tepat waktu dan tepat sasaran,”jelas Herman.

Untuk itu kejaksaan kata Herman mengambil peran untuk membentuk TP4D yang lahir dari penjabaran pelaksanaan nawacita yaitu agar negara hadir dalam rangka pelaksanaan penyelamatan keuangan negara bebas korupsi bermartabat dan terpercaya. (roy/hargo)

About Admin Arifuddin

Senang menulis dengan nuansa kesederhanaan

View all posts by Admin Arifuddin →