Juru Bicara: Pemerintahan NAFAS Tetap Stabil

Dokumen (Gorontalopost/Roy Gobel)

Hargo.co.idGorontalo  – Pemerintahan Kabupaten Gorontalo dibawah kepemimpinan Nelson Pomalingo dan Wakil Bupati Fadli Hasan (NAFAS) memang saat ini kehilangan figure wakil bupati. Namun bukan berarti pemerintahan berjalan runyam, seperti apa yang disanggahkan seorang pengamat kebijakan publik, Yulianto Kadji.

“Pemerintahan Kabupaten Gorontalo tetap stabil, semua jalannya pemerintahan lancar. Bahkan kegaduhan yang dibicarakan dan dibahas dimedia sosial dan dikritik oleh para pengamat, sama sekali tidak terasa di jajaran pemerintahan,” tegas Juru Bicara Bupati Gorontalo, Sofyan Ishak, kemarin, Senin (13/11).

Menyangkut transparansi penggunaan dana kampanye sendiri, yang seperti dituduhkan Yulianto Kadji, menurut Sofyan, harusnya langsung disampaikan kepada Ketua Tim pemenangan NAFAS, yang kala itu dipegang oleh Zainudin Hasan yang juga sebagai pelapor.

“Sementara dalam aturan penyelenggaraan pilkada yang kami ketahui bahwa setiap belanja kampanye oleh ketua tim pemenangan itu harus sepengetahuan calon Bupati/wakil bupati sehingga yang sah diketahui oleh calon Bupati/wakil bupati pada saat itu tidak sejumlah Rp 13 Miliar.

Maka patut dipertanyakan adalah dari mana uang-uang lain itu hingga sudah mencapai angka Rp 13 Miliar. Jadi kalo begini kondisinya, bisa dikatakan bahwa ketua pememenangan dalam hal ini bapak Zainudin Hasan telah menuntut dirinya sendirinya dihadapan hukum,” tambah Sofyan, yang juga masuk sebagai salah satu tim pemenangan NAFAS kala itu.

Karena itulah, terkait masalah pinjam meminjam, bagi Sofyan, tak perlu diributkan, tetapi diserahkan saja pada proses hukum. Yang bakal membuktikan, pihak siapa yang benar dan mana yang salah.

“Kita jangan berspekulasi yang tidak mendasar maupun belum memiliki bukti jelas. Sebaiknya, pak Yulianto Kadji sebagai guru besar, jangan langsung menunduh bahwa itu hutang. Sebagai pemikir, teramat bijak jika yang disampaikan adalah persepsi yang konstruktif dan lebih mengarah ke solusi yang berarti dan memberi efek positif terhadap pembangunan daerah,” terang Sofyan.

Olehnya, Jubir Bupati kembali menegaskan pemerintah Kabgor saat ini berjalan lancar dan tidak terganggu dengan kondisi politik. Masing–masing OPD bekerja sesuai dengan tupoksi dan kewenangan masing–masing yang tetap menjunjung tinggi tata aturan maupun perundang–undangan yang berlaku.

“ULP dikaitkan dengan urusan NAFAS, itu sangat keliru. Bahwa, ULP adalah sebagai OPD yang mengimplementasikan segala bentuk kebijakan pemrintahan daerah dan tidak pernah berurusan dengan kepentingan politik dan kalo memang ada pihak–pihak yang belum puas dengan kinerja ULP, maka silahkan bertanya langsung kepada Kepala ULP.

Jangan hanya berasumsi negatif tanpa mencermati lebih mendalam terhadap kondisi pemerintahan,” pungkasnya. Hal sama juga diungkapkan Gustam Dano, salah seorang tokoh masyarakat yang melihat pemberitaan dimedia sosial saat ini terlalu melebih-lebihkan.

“Saya sebagai orang yang hidup di Kabupaten Gorontalo, justru tidak merasa ada perbedaan. Tidak terasa ada yang salah dengan pemerintahaan saat ini, itu (berita,red) hanya heboh dimedia saja,” klaim Gustam.

Baginya, sebagai masyarakat yang merasakan pemerintahaan saat ini justru memberikan suasana yang kondusif. Terlebih dengan program-program pemerintah yang pro terhadap masyarakat dinilai sangat memberikan manfaat.(nat/hg)