Kemenaker Siap Ambil Alih BLK dari Pemda

Ilustrasi Kementerian Ketenagakerjaan dok: JPNN.COM

Hargo.co.id JAKARTA– Alokasi anggaran Kementerian Ketenagakerjaan di tahun 2016 ini mengalami penurunan 0,08 persen dibandingkan pagu anggaran sebesar Rp 3,8 triliun.

Alokasi anggaran tersebut diprioritaskan pada belanja pengadaan peralatan Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD), pembangunan Pusat Pendidikan dan pelatihan (Pusdiklat), padat karya dan pembangunan layanan informasi budaya Kesehatan, Keselamatan Kerja (K3) bagi nelayan.

”Program pengembangan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja dengan anggaran Rp 1,4 triliun,” kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), M Hanif Dhakiri saat Rapat Kerja (Raker) dengan Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Senin (15/2).

Ia menyebutkan, kegiatan pengembangan standarisasi kompetensi kerja dan pelatihan menyasar program di antaranya penetapan 50 standar kompetensi kerja, penetapan 100 program pelatihan berbasis kompetensi dan 75 yang diterapkan, pelatihan berbasis kompetensi bagi 83.378 tenaga kerja, 16 ribu lulusan pelatihan bersertifikasi kompetensi dan program kompetensi tingkat regional ASEAN untuk 22 kejuruan.

”Kegiatan lainnya yakni peningkatan kapasitas kelembagaan pelatihan kerja dan produktivitas,” katanya.

Pada program tersebut, lanjut Hanif, diprioritaskan pada program peningkatan sarana dan prasarana bagi 44 Balai Latihan Kerja (BLK) pemerintah.